KABUPATEN SERANG, biem.co – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang pada Rabu, 26 Maret 2025. Dalam paparannya, Tatu menyebutkan bahwa realisasi beberapa indikator melebihi target yang ditetapkan.
“Seperti saya sampaikan dalam sambutan pengantar laporan LKPJ tahun 2024, Alhamdulillah tadi cukup baik dari beberapa indikator melebihi dari yang ditargetkan dalam realisasinya,” ujar Tatu kepada wartawan usai rapat paripurna di gedung DPRD.
Tatu memaparkan, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 juga melampaui target dengan capaian 4,84 persen. Kemudian, pengendalian inflasi juga di atas target yang ditetapkan.
“Target 1,93 persen, realisasi di tahun 2024 yakni 2,33 persen. Untuk Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Alhamdulillah melebihi target, sekarang mencapai 73,28 poin. Tingkat kemiskinan juga agak naik dari target,” katanya.
Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT), lebih lanjut Tatu menjelaskan, realisasinya lebih rendah dari yang ditargetkan. “Targetnya tidak melebihi 11,22 persen dan realisasi 2024 yakni 9,94 persen. Jadi, untuk 6 misi tadi teman-teman dengarkan semua, Alhamdulillah capaiannya hampir secara keseluruhan di atas target,” jelasnya.
Di samping itu, tambah Tatu, ada catatan dari yang sudah direalisasikan di tahun 2024 terkait tingkat kemiskinan, karena angkanya juga di atas target. Oleh karenanya, dari data masyarakat yang masuk kategori miskin di Kabupaten Serang, ke depannya akan didukung dengan program-program agar mereka tidak hanya sekadar menerima bantuan, tapi juga diaktifkan dalam kegiatan ekonomi.
“Karena kita kan punya program ekonomi untuk mereka. Misalnya di Dinsos ada kelompok usaha bersama (KUB) yang ke depannya harus lebih diperbanyak, atau diberi perhatian khusus supaya tingkat kemiskinan bisa turun lagi, tidak naik,” urai Tatu.
Sebab, sambung Tatu, program bantuan sudah ada, terutama dari pemerintah pusat. Kemudian, program KUB juga harus lebih diperbanyak agar masyarakat memiliki usaha sehingga setiap tahunnya tidak bergantung pada bantuan pemerintah.
“Program itu saya lihat harus lebih diperbanyak, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten,” tuturnya. (Red)
