PANDEGLANG, biem.co – Warga di sekitar perairan Pulau Popole, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, tengah dilanda kecemasan akibat musibah yang terjadi pada Desember 2024. Tongkang TB Titan 27/BG Titan 14 kandas di laut, menyebabkan tumpahan batu bara yang mencemari pesisir pantai dan mengancam mata pencaharian warga setempat.
Insiden ini berawal dari cuaca buruk dan gelombang laut yang mengguncang tongkang pengangkut batu bara tersebut di perairan utara Pulau Popole. Tumpahan batu bara yang diperkirakan mencapai sekitar 7.000 metrik ton semakin memperburuk kondisi lingkungan. Bagi warga, yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, tumpahan ini meningkatkan kekhawatiran mereka terhadap berkurangnya hasil tangkapan ikan serta rusaknya ekosistem pesisir yang telah menjadi sumber hidup mereka selama ini.
Meskipun PT Sinar Wijaya Energi (PT SWE) dan PT Trans Logistik Perkasa (PT TLP), selaku pihak yang bertanggung jawab atas kapal, sudah melakukan langkah cepat dengan melakukan observasi dan koordinasi bersama pemerintah daerah, dampak pencemaran yang terjadi terus mengundang keresahan.
Proses Pembersihan yang Masih Berlanjut
Pembersihan tumpahan batu bara, yang telah diperkirakan mencapai 7.000 metrik ton, terus dilakukan oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten, dan Kelompok Warga Peduli Pesisir Pantai (KWP3). Hingga kini, sekitar 646 ton batu bara telah berhasil diangkat dan dikemas dalam karung untuk mengurangi dampak pencemaran, namun sebagian besar batu bara masih tercecer di laut dan pesisir. Warga berharap agar perusahaan segera mengambil langkah yang lebih efektif untuk menangani masalah ini.
Pada 4 Februari 2025, sebuah rapat koordinasi diadakan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil dan menyusun rekomendasi untuk penanganan lebih lanjut. Dalam rapat tersebut, para pihak terkait menegaskan pentingnya kerjasama antara perusahaan dan pemerintah daerah untuk menangani masalah pencemaran ini secara cepat dan efektif. Salah satu rekomendasi yang muncul adalah evakuasi maksimal terhadap batu bara yang masih terdampar serta prioritas evakuasi kapal yang terdampar untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada lingkungan pesisir dan ekosistem laut.
Meskipun upaya pembersihan terus dilakukan, cuaca buruk tetap menjadi kendala utama. Gelombang laut yang tinggi dan kondisi cuaca yang tidak menentu menyulitkan proses pengangkatan batu bara yang masih tercecer serta evakuasi kapal yang terdampar. Oleh karena itu, strategi mitigasi risiko sangat dibutuhkan untuk memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat.
Tanggung Jawab Perusahaan dan Pemulihan Jangka Panjang
Lukman Nulhakim, SE, Anggota DPRD Provinsi Banten, yang juga melakukan kunjungan langsung ke lokasi tumpahan, menegaskan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi. “PT SWE sebagai pemasok batu bara dan PT SIS sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman batu bara harus memastikan bahwa mereka menjalankan kewajiban mereka dalam proses pembersihan dan pemulihan lingkungan,” ujarnya.
Lukman juga menekankan pentingnya langkah rehabilitasi terhadap terumbu karang dan pesisir yang terdampak, yang harus segera dilakukan dengan melibatkan kerjasama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Rehabilitasi jangka panjang ini, menurutnya, sangat penting untuk memulihkan ekosistem yang rusak dan menjaga kelestarian lingkungan pesisir di Pulau Popole.
Selain itu, Lukman berharap akan adanya pembaruan rutin mengenai perkembangan proses pembersihan dan evakuasi kapal. “Kami akan terus memantau perkembangan ini dan memastikan bahwa segala upaya pemulihan dapat dilakukan dengan tepat. Semoga masalah ini bisa segera teratasi dan dampak lingkungan dapat diminimalisir,” ujarnya, sambil berharap agar kerjasama antara semua pihak dapat mempercepat proses pemulihan lingkungan.
Solusi Cepat Dibutuhkan
Warga sekitar Pulau Popole terus menuntut solusi cepat untuk menanggulangi tumpahan batu bara yang mencemari lingkungan mereka. Koordinasi yang lebih efektif antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengatasi pencemaran ini secara tuntas. Proses pembersihan yang masih berlangsung harus ditangani dengan lebih serius, sementara rehabilitasi jangka panjang menjadi langkah penting untuk memastikan kelestarian ekosistem laut dan pesisir di wilayah tersebut. (Red)
