SERANG, biem.co – Kantor DPD PDI Provinsi Banten atau sering disebut “Kandang Banteng’, pada hari Sabtu 9 November 2024 digemakan dengan adanya deklarasi pengemudi ojek online (Ojol), pendeta dan warga Tionghoa untuk dukung pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 01, Ratu Ria Maryana – Subadri Ushuludin.
Mereka mendeklarasikan dukungannya di hadapan Ratu Ria Maryana, Ribka Tjiptaning yang merupakan Ketua DPP PDIP, Bambang Janoko selaku Ketua DPC PDIP Kota Serang dan sejumlah pimpinan partai.
Ratu Ria usai kegiatan mengatakan, sejumlah persoalan disampaikan oleh para pengemudi Ojol yang datang dalam deklarasi tersebut. Persoalan itu berkaitan dengan kesejahteraan, hingga kepastian akan jaminan kesehatan mereka.
“Kami sampaikan bahwa untuk perluasan cakupan jaminan kesehatan, ini sudah masuk dalam resep yang kami bawa dalam mewujudkan Kota Serang yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing. Dalam hal ini, resep yang kami tawarkan adalah peningkatan akses dan kualitas layanan masyarakat,” ujarnya.
Salah satu upaya yang akan pihaknya lakukan melalui resep tersebut ialah perluasan pembiayaan Program Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), sehingga cakupan program tersebut dapat semakin luas.
“Pemkot dan Pemprov tentunya harus duduk bersama, sehingga cakupan BPJS PBI ini dapat semakin luas. Sehingga ketika nanti masih ada pengemudi Ojol yang belum tercakupi jaminan kesehatannya, bisa dimasukkan ke dalam program ini,” terangnya.
Selain itu, para pengemudi Ojol pun sempat menyampaikan perihal potongan layanan aplikator, yang menurut mereka cukup besar. Ria mengatakan, untuk persoalan tersebut maka perlu dilakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder, sehingga dapat dilakukan penyesuaian biaya tersebut.
“Keinginan pengemudi Ojol yang ingin agar potongan aplikasi di bawah 20 persen, tentu Pemerintah Daerah harus duduk bareng dengan berbagai stakeholder, termasuk pihak aplikator, untuk bisa mencari solusi bagaimana agar potongan ini jangan sampai membebani mitranya,” ucap Ria.
Sementara untuk para pendeta yang turut hadir melakukan deklarasi, menyampaikan terkait dengan kemudahan untuk mendapat perizinan pembangunan gereja baru, dan kepastian akan keamanan mereka dalam menjalankan ibadah.
Menurut Ria, hal tersebut sangat mungkin terjadi, mengingat Kota Serang pada dasarnya merupakan kota yang memiliki warga yang guyub dan toleran. Bahkan saat ini, Kota Serang telah memiliki seluruh rumah ibadah dari masing-masing agama yang diakui oleh pemerintah.
“Tentu kita harus duduk sama-sama, antara pemerintah dan seluruh pemangku agama yang ada di Kota Serang, sehingga kita bisa mencapai kesepakatan bersama yang insyaallah kesepakatan itu demi kenyamanan seluruh warga Kota Serang. Inilah yang kita semua inginkan, Kota Serang Inklusif,” katanya.
Untuk warga Tionghoa, mereka menyampaikan aspirasi mengenai pemberian modal usaha bagi warga Kota Serang. Menurut Ria, hal itu juga sudah tercakup dalam resep yang pihaknya tawarkan yakni resep Kesempatan Bekerja dan Berwirausaha.
Dalam program turunannya, salah satu yang akan dilaksanakan yakni pemberian modal bergulir, bagi UMKM dan masyarakat Kota Serang. Modal itu akan diberikan melalui pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
“Kami akan membuat LKM, yang nantinya LKM ini menggulirkan program dana bergulir untuk UMKM. Programnya itu tidak hanya untuk golongan tertentu saja, tapi seluruh warga Kota Serang, boleh untuk mengambil program tersebut,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, mengatakan bahwa deklarasi yang dilakukan oleh komunitas pengemudi Ojol, pendeta dan warga Tionghoa, menunjukkan bahwa Paslon Ratu-Badri merupakan pasangan yang telah terbangun ikatan dengan masyarakat.
“Menggalang komunitas-komunitas dan selalu melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Kita harus selalu bonding (terikat) dengan masyarakat. Finishnya adalah menang, mau berapa persen pun yang penting menang,” tandasnya. ***