BANTEN, biem.co — Dalam konteks Pilkada Serentak 2024, perhatian publik kini tertuju pada pertarungan sengit antara pasangan calon gubernur, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi dan Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Namun, di balik hiruk-pikuk kampanye, terdapat satu aspek penting yang perlu dianalisis: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bung Eko Supriatno, Dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Mathla’ul Anwar Banten, menyatakan, “APBD adalah cermin dari niat; anggaran adalah langkah nyata menuju janji.” Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya APBD sebagai alat untuk menilai komitmen para calon gubernur terhadap kesejahteraan rakyat dan pembangunan berkelanjutan.
APBD sebagai Refleksi Komitmen
APBD bukan sekadar angka; ia mencerminkan prioritas politik dan langkah konkret untuk memenuhi janji kampanye. Dengan menganalisis alokasi anggaran, kita dapat melihat sejauh mana calon berkomitmen terhadap sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Eko menjelaskan, “Setiap angka dalam APBD menggambarkan tekad calon pemimpin. Jika anggaran pendidikan dan kesehatan meningkat, itu bisa menunjukkan niat tulus mereka. Sebaliknya, jika lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, ini menandakan ketidaksesuaian antara janji dan kenyataan.”
Analisis mendalam terhadap APBD mencakup beberapa metode ilmiah. Salah satunya adalah analisis deskriptif yang mencerminkan perubahan alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Selain itu, analisis komparatif dapat menunjukkan apakah ada keselarasan antara janji calon dengan realisasi anggaran. “Jika calon menjanjikan reformasi kesehatan, tetapi anggaran untuk sektor ini menurun, itu bisa menjadi indikator adanya masalah,” tambah Eko.
Ketidakseimbangan dalam Alokasi
Dalam APBD Banten 2024, penekanan pada belanja pegawai yang signifikan menjadi sorotan. Banyak sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan mendapat porsi yang jauh lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan birokrasi sering kali mengalahkan kesejahteraan publik, yang dapat berpotensi merugikan masyarakat.
Eko juga menyoroti Nota Pengantar Gubernur untuk Raperda APBD 2025. “Dengan total anggaran Rp11,138 triliun dan defisit Rp4,037 triliun, penting untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan pajak dan bea,” ujarnya. Ia menekankan perlunya langkah konkret dalam mencapai prioritas utama, termasuk pemerataan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Rekomendasi untuk Masa Depan
Menjelang Pilkada, Eko mengajak masyarakat untuk mengevaluasi komitmen calon pemimpin melalui pengelolaan anggaran. “Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang menuntut transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Dengan harapan dan doa, Eko menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang bijak. “Mari wujudkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Banten,” tutupnya.
Dalam konteks ini, analisis APBD menjadi alat penting untuk menilai sejauh mana calon gubernur berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat. Melalui pendekatan ilmiah dan data yang relevan, masyarakat dapat mengukur realisasi janji politik dalam pengelolaan anggaran daerah. (Red)
