SERANG, biem.co – Merespon dinamika politik yang terjadi di DPR RI atas dua putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut dikangkangi oleh para anggota legislatif, sejumlah kantor Partai Politik (Parpol) di Kota Serang, dipasangi banner bertuliskan ‘Pembangkang Konstitusi’.
Banner tersebut diketahui dipasang oleh Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Serang. Banner itu dipasang sesaat sebelum rombongan mahasiswa itu berangkat ke Jakarta, untuk mengikuti aksi nasional.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang, Ega Mahendra, mengatakan bahwa pemasangan banner tersebut merupakan bentuk protes mereka, terhadap partai politik yang dia sebut telah membangkang terhadap konstitusi, demi memenuhi kepentingan segelintir elit saja.
“Ini merupakan bentuk protes dan perlawanan kami, atas dinamika yang terjadi di DPR RI. Kami memasang banner bertuliskan ‘Lawan Partai Pembangkang Konstitusi’, sebagai bentuk peringatan dan kecaman terhadap partai, yang seenaknya mengobok-obok konstitusi,” ujarnya, Kamis 22 Agustus 2024.
Menurutnya, anggota legislatif di DPR RI, terlihat jelas memiliki niat jahat untuk mengotak-atik konstitusi yang seharusnya menjadi hukum tertinggi bernegara, demi melanggengkan kekuasaan mereka dan kroni-kroni Jokowi.
“Partai politik wajib menjunjung tinggi keputusan MK. Karena keputusan MK bersifat final dan mengikat. Ketika mereka membuat tafsir sendiri atas putusan MK demi mewujudkan keinginan calon tunggal dan melanggengkan keluarga Jokowi untuk maju sebagai kepala daerah, maka jelas ini merupakan kejahatan konstitusional,” tegasnya.
Ia mengatakan, seluruh kantor partai politik parlemen tingkat wilayah yang ada di Kota Serang, dipasang banner oleh pihaknya. Tak terkecuali PDIP yang secara politik, menjadi satu-satunya partai yang menolak upaya pembangkangan konstitusi tersebut.
“Seluruh partai tanpa terkecuali, kami pasangi banner. Termasuk PDIP. Ini sebagai pengingat bahwa siapapun yang mendukung pembangkangan terhadap konstitusi, adalah pengkhianat rakyat yang harus dilawan. Maka mereka yang berada di parlemen, yang dapat berjuang untuk membatalkan pengkhianatan tersebut, wajib memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan,” tandasnya. ***
