SERANG, biem.co – Stakeholder di Banten bersama Bank Indonesia Provinsi Banten menyaksikan bersama Rakornas Pengendalian Inflasi 2024 di KPwBI Provinsi Banten.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyimak arahan Presiden terkait pengendalian inflasi dan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas inflasi. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI Banten, Asda II Provinsi Banten, Pj. Walikota Serang, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, OPD, akademisi, perbankan, dan kelompok tani.
Lebih lanjut, sebagai upaya penyelarasan arahan Presiden dalam Rakornas, juga dilakukan Soft Launching Penumbuhan Sekolah Lapang Produk Pertanian Hortikultura Secara Terintegrasi, Digital dan Berkelanjutan yang berlokasi di Sawah Luhur, Kota Serang. Tujuan dari pembentukan sekolah lapang tersebut adalah i) menumbuhkan sekolah lapang produk pertanian hortikultura dengan produktivitas tinggi, ii) menghasilkan demplot dengan produktivitas tinggi, iii) adopsi pertanian ramah lingkungan, iv) replikasi best practices: implementasi teknologi dan digitalisasi, v) mendukung terciptanya ekosistem agrowisata di Kota Serang, dan vi) pengembangan hilirisasi produk hortikultura untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Pemilihan area di Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang didasari oleh kondisi tanah yang subur dan cocok untuk budidaya hortikultura, serta lokasi yang berjarak cukup dekat ke pusat Kota Serang. Di dalam area akan dikembangkan fasilitas yang mendukung kegiatan pertanian dan edukasi, termasuk sekolah lapang yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran bagi petani penerapan teknik budidaya good agricultural practices serta implementasi teknologi pertanian modern. Ke depan, sekolah lapang dan pengembangan demplot hortikultura diharapkan dapat menjadi role model yang dapat direplikasi di daerah lain.
KPwBI Provinsi Banten berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya dalam pengendalian inflasi pangan melalui program 4K (keterjangkauan harga, ketersedian pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) serta memperkuat pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Provinsi Banten. ***
