TANGERANG SELATAN, biem.co –Pengembang Perumahan Rakyat khususnya 3 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta bersepakat mendesak pemerintah untuk menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau pembiayaan rumah subsidi 2024.
Ketua DPD REI Banten, Roni H Adali mengatakan, kuota FLPP 2024 sebanyak 166.000 unit, jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan 2023 sebanyak 220.000 unit.
“Sampai saat ini kita belum lihat hilal (penambahan FLPP )makanya ini penting pertemuan 3 DPD REI untuk membahas solusi,” katanya usai Temu Anggota 3 DPD REI, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (12/6).
Maka dari itu pihaknya mendesak pemerintah untuk bisa menambah kuota FLPP. Kalaupun tidak maka para pengembang harus menyusun strategi melalui inovasi yang bisa diusulkan.
“Kita lebih baik enggak usah menunggu tambahan, tapi mencari solusi seperti apa, makanya dibutuhkan sinergitas seluruh pihak termasuk dari pemerintah,” ujarnya.
Menurut Roni, pihaknya sempat membuat Pokja terkait skema pembiayaan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni bekerjasama dengan pihak perbankan.
“Jadi kalaupun nanti keluar produknya dari teman-teman perbankan itu enggak jauh dari FLPP. Misalnya bunganya kan 5 persen FLPP, kalau ini bisa 7 persen,” terangnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPD REI Jawa Barat, Lia Nastiti mengatakan, kesepakatan 3 DPD REI ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh oleh DPP REI, dan mendapat kepastian dari pemerintah.
Sebab bila tidak, maka akan berdampak pada pengembang dan MBR. Salah satunya menghambat pertumbuhan sektor properti.
“Tentunya ini juga akan meningkatkan risiko gagal bayar karena pengembang tidak dapat memenuhi kewajiban perbankan. Makanya kita menunggu kebijakan konkret dari pemerintah,” terangnya. ***
