SERANG, biem.co – Ketua Projo Banten Zulhamedi Syamsi menyatakan akan menggelar penilaian kenetralan Penjabat (PJ) Kepala Daerah yang ada di Provinsi Banten. Yaitu PJ Gubernur Banten, PJ Walikota Serang, PJ Walikota Tangerang, PJ Bupati Tangerang dan PJ Bupati Lebak.
Penilaian ini sangat penting bagi Projo Banten, karena situasi secara umum para pendukung pasang calon (Paslon) No 01 dan 03 masih gaduh dan cenderung berbuat tidak kondusif.
“Penjabat Kepala Daerah seharusnya tidak punya kepentingan terhadap partai politik. Tapi punya kepentingan menjaga Pemilu Damai dan ketertiban. Baik sebelum, selama dan paska pencoblosan. Hingga hari ini, tidak terdengar ada Penjabat yang berusaha meredam kegaduhan-kegaduhan yang terjadi. Sehingga jadi pertanyaan besar, apakah mereka memang sengaja membiarkan kegaduhan-kegaduhan itu karena punya kepentingan politik?,” kata Zulhamedi yang biasa disebut Medi.
Terlebih menurut Medi, ada Kepala Daerah yang isunya diusung partai politik saat proses pemilihan Penjabatnya. Tentu merupakan hal yang wajar jika timbul rasa curiga dari Projo Banten.
“Penilaian ini bukan mencari bukti ketidak-netralan Penjabat. Cukup mencari kecenderungan Penjabat arahnya kemana. Misalnya dari sebaran kegiatan. Atau pejabat anu sering kongkownya dengan siapa,” ujar Medi.
Selain itu, evaluasi ini juga untuk meluruskan isu-isu yang beredar di pejabat dan masyarakat. Yaitu isu adanya dukungan Penjabat (PJ) pada paslon 02.
“Selama masa Pilpres, mulai September 2023 hingga 14 Pebruari 2024, Projo Banten menutup komunikasi dengan Penjabat Kepala Daerah. Sehingga tidak mungkin ada PJ yang men-support kami. Bukan hanya kami, relawan-relawan Prabowo-Gibran yang tergabung di Rumah Kemenangan juga sudah menyatakan tidak mendapatkan support dari para PJ. Jadi ada PJ mendukung 02 itu hanya isu belaka. Hoaks,” papar Medi.
Sebaliknya, Medi mendapatkan informasi adanya kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh aktivis-aktivis paslon lain. Terutama dari kalangan Partai Politik.
“Isu proyek-proyek di daerah dijadikan sumber logistik peserta Pemilu, bukan rahasia lagi. Banyak informasi yang masuk. Kebanyakan terkait balas jasa saat penunjukannya jadi PJ Kepala Daerah,” kata Medi. (G)
