LAMPUNG, biem.co – Industri Pariwisata Bahari menjadi salah satu industri yang perkembangannya sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki potensi wisata Bahari yang sangat besar, salah satunya adalah kabupaten yang terletak di Pantai Selatan Provinsi Lampung yakni Kabupaten Pesisir Barat. Secara geografis, Kabupaten Pesisir Barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dengan Panjang garis pantai mencapai 210 Km, sehingga Pesisir Barat sangat cocok untuk aktivitas wisata bahari seperti surfing, snorkling, sunbathing, dan boathing. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat menyatakan bahwa Pesisir Barat telah beberapa kali menjadi lokasi lomba surfing internasional yang membawa keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat pesisir pantai serta menaikkan jumlah perputaran uang di Kabupaten Pesisir Barat.
Pariwisata tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga berpotensi memberikan dampak negatif. Pariwisata bisa berpotensi berdampak negatif, seperti degradasi lingkungan, konflik penggunaan lahan, dan kemunduran budaya. Dampak negatif lainnya terhadap lingkungan, seperti polusi udara, polusi air, polusi sampah dan masalah penggunaan lahan. Oleh sebab itu, dosen muda IPB University menginisiasi penelitian tentang strategi pengelolaan wisata bahari berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Barat agar kegiatan wisata tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat namun juga memperhatikan masalah lingkungan dan sosial yang dapat terjadi . Tim peneliti terdiri dari Dr. Novindra sebagai ketua, dengan anggota Dr. Kastana Sapanli dan Dr. Meti Ekayani, serta dibantu oleh mahasiswa pascasarjana Nia Amanda S.IK.
Dalam rangka menggali informasi, mengidentifikasi masalah dan kendala serta mencari solusi dan strategi pengelolaan wisata bahari berkelanjutan demi kepentingan dan kemakmuran bersama di Kabupaten Pesisir Barat, tim peneliti mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan para stakeholders. Mereka adalah pengelola wisata dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat yang dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pariwisata beserta jajarannya, juga ada perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Pesisir Barat, perwakilan Pemda Kecamatan Pulau Pisang, perwakilan pelaku usaha dan tenaga kerja di lokasi wisata. FGD dilaksanakan di dua lokasi penelitian. Lokasi pertama dilaksanakan di Krui, tepatnya di Krui Wave, pada tanggal 28 Agustus 2023. FGD disini dilaksanakan dalam rangka memikirkan strategi efektif pengelolaan wisata bahari berkelanjutan khususnya di Pantai Labuhan Jukung. Adapun lokasi kedua dilaksanakan di Kantor Desa Pekon Pasar Pulau Pisang, pada tanggal 29 Agustus 2023. FGD disini dilaksanakan untuk memikirkan bagaimana sebaiknya fasilitasi dari pemda setempat dalam mendukung pengelolaan wisata bahari berkelanjutan di Pulau Pisang.
Pada saat pelaksanaan FGD, respon dari stakeholders sangat baik dan sangat terbuka terhadap diskusi yang dilakukan. Mereka menyadari bahwa pengelolaan wisata bahari yang berkelanjutan, tidak hanya dari aspek ekonomi juga sosial, lingkungan dan semua aspek terkait lainnya, hanya dapat terwujud bila terdapat kerjasama yang baik antara semua pihak serta dukungan dan fasilitasi dari pemerintah daerah kepada swasta dan masyarakat tanpa pandang bulu. Hasil dari riset ini nantinya menjadi masukan dan rekomendasi kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dalam pengelolaan wisata bahari berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Barat. (Red)
