Terhadap kekurangan-kekurangan dalam bidang perekonomian tersebut, Kedepan secara tersendiri publik akan selalu mendorong kepada Pemerintah Provinsi Banten agar memprioritaskan penataan ekonomi melalui penguatan sektor-sektor riil yang memiliki efek pengganda cukup tinggi dalam hal penyerapan tenaga kerja, seperti sektor pertanian, UMKM, dan manufaktur yang merupakan sektor kunci serta memiliki keterkaitan cukup tinggi dengan sektor-sektor lain. Ditunjang dengan penyediaan infrastruktur yang memadai guna meminimalkan tingkat kesenjangan yang masih tinggi.
Untuk itu, publik akan mendorong kepada Pemerintah Provinsi Banten agar meningkatkan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang bagi peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan di pedesaan.
Keuangan Banten?
Dalam kinerja bidang keuangan, selama dalam 3 tahun terkahir APBD Banten selalu mengalami peningkatan. Pendapatan daerah Pemprov Banten mengalami kenaikan hingga Rp667,57 miliar. APBD TA 2022 yakni pendapatan daerah Rp11,31 triliun bertambah Rp667,57 miliar. Itu terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp8,44 triliun bertambah sebesar Rp655,2 miliar, pajak daerah Rp7,92 triliun, retribusi sebesar Rp20,28 miliar. Kemudian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp56,73 miliar bertambah Rp3,7 miliar, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp450,4 miliar bertambah Rp14,4 miliar. Pendapatan transfer, Rp2,85 triliun yang bertambah Rp12,2 miliar.
Dana insentif daerah sebesar Rp44,9 miliar, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 6,2 miliar serta pendapatan hibah Rp6,2 miliar. Sementara untuk belanja daerah sebesar Rp11,83 triliun bertambah Rp610,7 miliar. Terdiri atas belanja operasi Rp6,77 triliun bertambah Rp613,3 miliar, belanja modal Rp1,79 triliun berkurang Rp282,1 miliar.
Lalu untuk belanja tak terduga (BTT) Rp58,1 miliar atau berkurang Rp26,3 miliar. Untuk belanja transfer Rp3,26 triliun bertambah Rp305,3 miliar. Belanja bagi hasil Rp3,77 triliun bertambah Rp305,8 miliar dan belanja bantuan keuangan Rp128,5 miliar. Defisit atau surplus Rp520,48 miliar. Untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp570,1 miliar berkurang Rp62,6 miliar. Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya Rp570,1 miliar.
Pengeluaran pembiayaan Rp49,6 miliar berkurang Rp5,8 miliar. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas penyertaan modal daerah sebesar Rp5 berkurang Rp15 miliar. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp34,6 miliar berkurang Rp875,5 juta. Jumlah pengeluaraan pembiayaan Rp49,6 miliar berkurang 5,8 miliar. Pembiayaan netto Rp520,4 miliar berkurang Rp56,8 miliar.
