biem.co – Jokowi Hadiri Konsolnas Bawaslu, dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo menekankan empat hal agar Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil. Pertama kata dia, memetakan segera potensi masalah dan berbagai kemungkina terjadinya pelanggaran. Hal itu disampaikannya saat membuka Konsolidasi Nasional Bawaslu 2024 di Jakarta, Sabtu (17/12/2024).
“(Bawaslu) pusat memetakan, Bawaslu provinsi memetakan, Bawaslu kabupaten kota memetakan, Bawaslu kecamatan memetakan, semuanya akan memudahkan. Perhatikan satu per-satu jangan ada yang terlewat,” pesannya.
Dia juga menekankan agar Bawaslu melakukan perencanaan yang matang dan melakukan antisipasi. Kedua, kata dia, fokus pada upaya pencegahan dan jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran.
“(Bawaslu) tidak diam atau pasif menunggu pengaduan, tetapi sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial. Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga jangan tunggu membesar,” tegasnya.
Ketiga, kata Jokowi, bekerja cepat, responsif dan selalu berada pada koridor hukum. “(Bawaslu harus mampu) merespon pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas. Tidak usah ragu-ragu, pegang teguh integritas, lakukan secara adil, dan tidak memihak,” tuturnya.
Keempat, ujar dia, libatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, gencarkan pendidikan politik. “Literasi dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas, berkualitas. Terlebih, partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu,” ungkapnya.
Sebagai informasi selain Jokowi Hadiri Konsolnas Bawaslu, hadir pula Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn JH Malonda, dan Totok Hariyono. Anggota dan Ketua KPU, serta Anggota dan Ketua DKPP. Ketua dan anggota Bawaslu provinsi, kabupaten kota se-Indonesia. Juga, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.
Presiden Jokowi juga mengingatkan agar Bawaslu bekerja keras mengawasi penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Alasannya, kata dia, setiap pemilu DPT selalu menjadi polemik dan menjadi tudingan kecurangan.
“Saya berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras mengawasi proses penyusunan DPT ini,” katanya.
Mantan gubernur DKI itu menegaskan agar Bawaslu melaporkan kepadanya jika ada dari pihak pemerintah yang menghambat dan tidak kooperatif terkait DPT tersebut. Pasalnya, DPT sangat memengaruhi kepercayaan masyakarat terhadap penyelenggara pemilu dan akan menghasilkan legitimasi yang kuat.
“Nanti, Pak Rahmat Bagja laporkan ke saya. Karena, urusan DPT ini sangat krusial dari tahun ke tahun dan sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat kita,” tegasnya.
Jokowi yakin dengan pengalaman yang dimiliki penyelenggara pemilu akan membuat pemilu semakin berkualitas. “Hati-hati mengenai ini (daftar pemilih) dan mungkin yang erberat karena melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar. Juga, rentang pemilihan yang luas dan kondisi geografis yang sangat beragam,” tuturnya.
“Tapi, saya percaya dengan pengalaman yang kita miliki. Saya merasa kita memiliki bekal yang sangat cukup untuk persiapkan pemilu ke depan jauh lebih dan berkualitas,” lanjutnya.
Untuk itu, kata dia, pengawasan harus dilakukan di semua tahapan pemilu dan seluruh prosesnya harus diawasi dengan cermat dan ditangani dengan hati-hati. “Hal itu untuk wujudkan sekali pemilu yang berkualitas,” tegasnya.
Presiden Joko Widodo mendukung penuh program pengawasan media sosial yang akan dilakukan Bawaslu. Menurut Jokowi banyak persoalan yang dimulai dari media sosial.
“Saya senang Bawaslu akan ada pengawasan media sosial, akan ada polisi sibernya di situ, karena memang problemnya sering di mulai dari medsos,” katanya .
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan program pengawasan pemilu di media sosial demi menurunkan ketegangan Pemilu 2024.
“Kami ingin membuat suatu program pengawasan media sosial untuk menurunkan ketegangan politisasi SARA, hoaks dan kampanye hitam,” ujarnya.
Program tersebut, kata Bagja, demi menjawab tantangan Bawaslu dalam memantau dan mengawasi media sosial. Alasannya, kata Bagja, banyak aktivitas di media sosial yang membuat bangsa ini terpolarisasi. “Kami harapkan ini menjadi program penting kita ke depan,” ujarnya.
Sebagai informasi Konsolnas tersebut juga dihadiri anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn JH Malonda, dan Totok Hariyono. Anggota dan Ketua KPU, serta Anggota dan Ketua DKPP. Juga, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly. (Red)
