Keberhasilan penerapan demokratisasi di Indonesia yang hanya melihat bagaimana pemilihan umum secara langsung telah terlaksana, dan menegasikan hak asasi manusia lainnya, seperti misalnya bagaimana demokratisasi berbanding lurus dengan tingginya hak pendidikan, pekerjaan, dan sumberdaya alam yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Justru saat ini demokrasi yang hanya dianggap sebagai sebuah prosedur atau seperangkat aturan konstitusional untuk bagaimana menentukan siapa yang akan menjalankan roda kekuasaan melalui mekanisme pemilu, dan menganggap hak asasi manusia sebagai sesuatu yang terpisah (Beetham, 1999).
Demokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ober dalam (Willy, 2021 : 11) yang di artikan secara harfiah bahwa Demos (warga) dan Kratos (Kekuatan/Kapasitas) yang pada dasarnya sama seperti Beetham yang menolak pandangan Schumpeter dalam melihat demokrasi hanya sebatas proses prosedural dan membatasinya hanya dalam konteks pemilu. Karena setelah pemilu berlangsung, masyarakat tidak memiliki kekuatan yang signifikan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dalam pendistribusian sumber daya alam.
Dalam studi kasus dalam distribusi air bersih yang ada di Banten, khususnya terjadi di Sungai Pasauran, Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Banten. Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Perda nomor 2 tahun 2019 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum, dalam melakukan pendistribusian air salah satunya adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur Bendungan di Sungai Pasauran. Pembangunan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pihak PT. Krakatau Tirta Industri dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
Sejak diresmikan pada 2018, bendungan di sungai Pasauran ini dianggap memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat seperti misalnya distribusi air yang tidak merata, karena bendungan Pasauran tersebut hanya mementingkan kebutuhan air untuk sektor perindustrian, sehingga hal ini memberikan kesulitan bagi masyarakat sekitar untuk dapat mengakses air. Selain itu juga misalnya masalah bahwa air menjadi keruh dan kotor, serta tidak layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aksi protes juga menjadi alternatif yang seringkali dilakukan oleh masyarakat setempat, namun tidak memberikan hasil yang signifikan karena air tetap menjadi suatu hal yang sulit di akses dan di jangkau oleh masyarakat desa Pasauran.
