biem.co – Indonesia sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam yang ada di bumi, air bersih maupun kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan suatu hal yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesejahreraan masyarakat, bangsa dan negara, apabila dikelola dengan baik dan di distribusikan dengan merata. Pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam tentu tidak terlepas dari peran pemerintah dan sistem pemerintahan yang dianut oleh sebuah negara, salah satunya di Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi. Namun dengan sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia, bukan berarti hal ini tidak ada hambatan, artinya perebutan dan konflik pasti juga terjadi dalam pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam.
Salah satu contoh dalam hal pengelolaan dan pendistribusian air bersih di Banten misalnya, yang mana air merupakan hak mendasar bagi kehidupan sehari-hari manusia yang digunakan untuk mandi, memasak, minum, ibadah, dan aktifitas lainnya yang banyak ditunjang oleh air. Sebagai suatu yang sangat fundamental tersebut air bersih sebagai salah satu hak mendasar bagi manusia haruslah mudah diakses dan didapatkan dengan merata oleh tiap-tiap individu. Namun, justru air seringkali menjadi sumber daya yang diperebutkan oleh aktor-aktor (pemerintah, pengusaha, masyarakat) yang kemudian diantara aktor tersebut membentuk relasi kekuasaan untuk menentukan bagaimana pola pengelolaan air bersih dan pendistribusiannya.
Maka kemudian aspek Kekuasaan, Konflik dan sistem Demokrasi di Indonesia menjadi bingkai yang akan menganalisis bagaimana sumber daya air bersih dikelola dan di distribusikan secara merata untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
