KOTA SERANG, biem.co — Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) sesalkan tindakan aksi massa buruh yang menjebol paksa masuk ke ruang kerjanya.
“Saya pribadi tidak merasa tersinggung. Seharusnya negara memberikan rasa aman. Karena apa yang saya lakukan sesuai dengan peraturan,” ungkap Gubernur WH kepada wartawan, Jumat (24/12/2021).
“Saya serahkan kepada pihak yang berwenang,” tambahnya.
Gubernur WH mengaku tidak bisa membayangkan andaikan dirinya saat itu berada di ruang kerjanya. Ia menyesalkan tindakan buruh yang memaksa masuk ruangan kerja, tapi tidak ada upaya mempertahankan atau melindungi dari pihak-pihak terkait.
“Ini seharusnya menjadi perhatian masyarakat juga negara. Keputusan itu harus di-back-up,” ungkapnya.
Menurutnya, gubernur, bupati dan wali kota merupakan pejabat negara yang harus terlindungi dari perbuatan anarkis. Demonstrasi atau menyampaikan pendapat di muka umum ada aturannya dan disampaikan dengan cara-cara yang baik, serta menggunakan etika.
“Bisa jadi preseden semua gubernur, bupati dan wali kota nanti pada takut untuk mengambil keputusan. Kita juga diikuti oleh peraturan-peraturan yang menentukan,” tuturnya.
Dikatakan WH, pihaknya bukan takut pada sanksi administratif, tetapi lebih melihat pada bagaimana kegiatan ekonomi bisa berjalan dan pengangguran tertanggulangi. Ia menyebut UMP dan UMK diputuskan melalui musyawarah dengan indikator dan variabel yang jelas, termasuk melibatkan BPS yang mengukur pertumbuhan ekonomi, inflasi, kelayakan hidup dan lain-lain.
“Penetapan UMP dan UMK itu untuk kepentingan yang lebih luas, tidak hanya untuk buruh-buruh yang di pabrik. Tapi juga untuk yang di perhotelan, pariwisata dan sebagainya, yang kalau sekarang karena terdampak pandemi Covid-19 belum pulih,” jelas Gubernur WH.
Gubernur WH mengungkapkan bahwa di Indonesia ini konflik perburuhan terjadi setiap tahun.
“Buruh minta naik, pengusaha tidak mau naik. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota memfasilitasi, membangun silaturahmi, serta memoderasi pertemuan itu dan damai-damai saja. Tapi pada akhirnya kita yang diserang, sejauh mana pemerintah terlibat dalam hubungan perburuhan,” pungkasnya. (ar/red)
