BANTEN, biem.co — Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Provinsi Banten terus melakukan pemungutan pajak hingga Akhir tahun 2021.
Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja dan jalannya roda pemerintahan daerah hingga capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 92 persen tercapai.
Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sochari mengatakan, ada tiga pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Banten tahun 2021. Antaranya, pada sektor pajak daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah mencapai Rp11, 927 triliun lebih.
“Saat ini telah berhasil merealisasikannya pada angka Rp 10, 817 triliun lebih,” katanya saat ditemui di kantornya, Kamis (23/12/2021).
Pihaknya berharap mudah-mudahan hingga akhir tahun ini proyeksi pendapatan mencapai Rp10,971 triliun. “Kita tetap optimis hingga akhir tahun atau sekitar 92 persen,” tambahnya.
Lebih lanjut dikatakan, untuk sektor pajak daerah, saat ini telah mencapai Rp6,501 triliun lebih dari target sebesar Rp7,196 triliun lebih atau sekitar 93 persen.
“Tapi untuk penerimaan dari pajak rokok menembus 102 persen, pajak bahan bakar kendaraan bermotor 110 persen, pajak air permukaan 114 persen, pajak kendaraan bermotor 106 persen,” tuturnya.
Opar menjelaskan dengan pendapatan pajak dari bea balik nama kendaraan bermotor baru mencapai 71 persen atau Rp 1,901 triliun dari target Rp 2,762 triliun.
“Ini karena bea balik nama sifatnya tidak bisa dipaksakan. Banyak yang beli kendaraan, tidak langsung balik nama. Malah, beli dari baru bayarnya cuma sekali sampai sekarang,” katanya.
Lebih jauh Opar menjelaskan, serupa untuk dana transfer pusat kepada daerah, saat ini baru mencapai Rp 358 miliar lebih dari target Rp572 miliar atau sekitar 67 persen. Dana alokasi khusus (DAK) Rp2,541 triliun lebih dari target Rp2,642 triliun lebih atau sekitar 96 persen.
“Tapi untuk dana alokasi umum sudah 100 persen dari target Rp 1,070 triliun,” imbuhnya.
Meski begitu, kata dia, meski serapan PAD Banten tidak mencapai 100 persen, pihaknya optimis roda pemerintahan bisa terus berjalan dan tidak akan terganggu.
“Karena belanja daerah juga imposible akan terserap sampai 100 persen. Mulai adanya efisiensi anggaran dari kegiata lelang barang dan jasa, serta banyak lagi, sehingga serapan belanja daerah juga tidak
akan mencapai 100 persen,” sambung Opar.
Pada sisi lain, terkait adanya pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih terus melanda dunia, khususnya di Banten, sehingga cara-cara pemungutan pajak tidak bisa dilakukan sepenuhnya seperti sebelum adanya pandemi.
“Termasuk razia-razia untuk menggenjot penerimaan jakan juga belum bisa kita lakukan. Karena intruksi Kapolrinya juga belum dicabut. Tapi sampai saat ini kita terus optimis, tidak ada WFH, kerja dan kerja agar pendapatan daerah kita bisa tercapai,” tandasnya. (Ar)
