PROVINSI BANTEN, biem.co – Dalam rangka menindaklajuti kunjungan Deputi Infrastruktur dan Transportasi ke Jalan Tol Serang-Panimbang pada tanggal 1 September 2021, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) menggandeng Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Utama untuk Peningkatan Perekonomian Wilayah di Banten pada Jum’at (26/11) di Hotel Horison Ultima Ratu Serang Jalan K.H. Abdul Hadi No 66 Serang-Banten.
Acara dibuka secara resmi oleh Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves, Djoko Hartoyo.
Dalam sambutannya, Djoko menilai bahwa masih banyak dampak yang belum teratasi pasca diresmikannya pembangunan Tol Serang-Panimbang. Ia mengajak semua pihak untuk menelaah dan berkolaborasi mengatasi permasalahan yang mungkin timbul saat ini dan di kemudian hari.
Menurut Djoko, “FGD hari ini, sebagai bagian dari evaluasi untuk menampung saran dan kritik dari stake holder agar pembangunan yang telah dilaksanakan dapat memberikan dampak baik bagi wilayah, khususnya masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan Tol Serang-Panimbang.”
“Sengaja kami mengundang bapak dan ibu dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, pejabat terkait, rekan media, ormas, lembaga swadaya masyarakat (ormas) serta stake holder di Provinsi Banten agar Kemenko Marves melalui Deputi Insfrastruktur dan Transportasi mendapat masukan dan saran untuk perencanaan yang lebih baik ke depannya”, lanjut Djoko.
FGD digelar dalam dua sesi. Sesi pertama membahas tentang pengembangan wilayah dari perspektif kebijakan publik, dan sesi kedua membahas tentang potensi ekonomi wilayah serta model-model pendukung pengembangan wilayah di Provinsi Banten, khususnya pasca diresmikannya Tol Serang-Panimbang oleh Presiden Djoko Widodo pada Selasa (16/11/2021) lalu.
Hadir sebagai narasumber diantaranya Kasi Perencanaan Tata Ruang PUPR Kabupaten Serang, Ginanti Fajar; Akademisi Untirta, Leo Agustinus dan Ayuning Budiyati; Kepala LPPM Untirta, Iman Santoso; dan Pengamat Kebijakan Publik, Harits Hijrah Wicaksana. (EJ)
