PANDEGLANG, biem.co — Adventist Development dan Relief Agency (ADRA) Indonesia, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang menggelar simulasi ruang darurat bencana banjir integritasi Covid-19, di Gedung Pendopo Pandeglang, Kamis (18/11/2021).
Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ketangguhan bencana.
Agenda tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat dan komunitas kebencanaan yang ada di Kabupaten Pandeglang, seperti Kampung Siaga Bencana (KSB) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Pandeglang, selain itu TNI dan Polri, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Simulasi ruang darurat bencana banjir integritasi covid-19 ini merupakan kegiatan kepemimpinan lokal dalam kesiapsiagaan dan perlindungan bencana melalui penguatan lembaga dan staf yang handal dan pembelajaran berkelanjutan, salah satunya adalah simulasi penanganan bencana banjir.
“Kegiatan ini untuk membangun kesiapsiagaan dalam bencana, khusunya disini banjir,” kata Aminudin, Projek Manager ADRA Indonesia.
Ia menyebutkan, ada empat jenis pelatihan yang akan di berikan kepada peserta, baik dari instansi maupun non instansi. Diantaranya pelatihan standar, pelatihan kluster, pelatihan kaji cepat dan sebagainya.
Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, mampu meningkatkan keterampilan dan kesiapsiagaan sumber daya manusia dalam penanggulangan kebencanaan.
“Ke empat itu adalah bagian dari kesiapsiagaan bencana, jadi disini kita berikan pelatihan agar semua memiliki keterampilan dalam penanganan bencana,” terangnya.
Sementara itu, PJ Sekeretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan ada sekitar 11 dari 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang masuk daerah paling rawan bencana banjir. Diantaranya, Kecamatan Sindangresmi, Panimbang dan Kecamatan Cikeusik.
“Sesuai data ada 11 kecamatan yang langganan banjir dari tahun ke tahun, maka hari ini mempersiapkan penanganan itu semua,” kata Taufik.
Untuk itu, Taufik menilai kegiatan kontigensi penanggulangan bencana banjir ini sangat penting dilakukan, agar masyarakat mampu memahami apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi bencana banjir.
Selain kordinasi antara pihak pemerintah dan tokoh masyarakat perlu terjalin, karena menurutnya tanpa itu semua masyarakat tidak akan selamat dari banjir.
“Diharapkan penanganan bencana ini harus menjadikan kekuatan besar, karena tanpa adanya pihak satu dan yang kain tidak akan ada kebersamaan. Karena pas dilokasi kan ada pihak kecamatan, desa dan lainnya,” pungkasnya. (AT)
