KABUPATEN LEBAK, biem.co — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lebak menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lebak, Selasa (19/10/2021).
Aksi unjuk rasa tersebut terkait diadakannya acara Deklarasi Damai yang di gelar di kediaman mantan Bupati Lebak 2 periode H Mulyadi Jayabaya yang dilakukan kemarin pada Senin 18 Oktober 2021.
Koordinasi aksi Mustafid mengatakan, jika PMII Kabupaten Lebak mempertanyakan profesionalitas dan etika birokrasi Sekda. Selain itu Bupati Lebak juga harus ikut bertanggung jawab dengan kegaduhan yang telah dibuat diruang publik oleh Pemerintah Daerah.
“Sebenarnya, Deklarasi Damai tersebut bisa dilakukan disetiap Kecamatan atau desa masing-masing, tidak harus dikumpulkan di satu tempat yang menimbulkan kegaduhan dan kerumunan. Apalagi hal ini dilakukan dirumah kediaman mantan Bupati Lebak yang masih ada hubungan keluarga dengan Bupati Lebak,”kata Mustafid, Selasa (19/10/2021).
Ia menjelaskan, seharusnya Pemerintah Daerah bisa mempertimbangkan berbagai lokasi untuk menggelar Deklarasi Damai tersebut, bukannya digelar di rumah pribadi JB.
“Seharusnya sebagai pejabat publik, Pemda dalam hal ini Sekda Lebak sepatutnya menjunjung tinggi etika biroikrasi dan politik, mengingat tugas Sekda adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintah guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.
Maka dari itu, ia menuntut agar Pemerintah Daerah harus menjawab tujuan dilakukannya acara Deklarasi Damai dirumah JB. Serta Pemda harus bertanggung Jawab dalam hal ini Bupati Lebak karena telah membuat kegaduhan di ruang publik, yang menimbulkan persepsi negatif dari publik.
“Bupati Lebak harus meminta maaf kepada masyarakat Lebak karena telah menyakiti hati rakyat Lebak baik itu secara lisan maupun tertulis, dan Pemda Lebak pun harus berkomitmen dan konsisten Dalai penanganan Covid-19 di Kabupaten Lebak, bukannya malah menimbulkan kerumunan baru,”pungkasnya. (sd)
