KOTA SERANG, biem.co — Tindakan korupsi masih sering terjadi di Provinsi Banten, mulai dari kasus pengadaan masker, dana hibah untuk pondok pesantren, pengadaan lahan Samsat Malingping, hingga terbaru kasus korupsi yang menjerat mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten.
Kasus korupsi tersebut banyak melibatkan pegawai di lingkungan Pemprov Banten.
Budayawan Banten, Uten Sutendi mengatakan, perilaku korupsi tidak bisa dibendung oleh sistem.
“Perilaku korup selalu punya cara untuk mencari keuntungan yang lebih dari sesuatu yang bukan haknya,” katanya saat dihubungi biem.co, Rabu (29/9/2021).
Uten menyebut banyaknya pegawai yang terlibat korupsi menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) masih rendah.
“Kualitas intelektual yang masih terbatas sehingga kualitas intelektual itu membuat orang tidak rasional, kemudian dia melakukan sebuah pertaruhan yang irasional,” ujarnya.
Pendidikan SDM yang kurang banyak dilakukan di dalam pembinaan ASN di Banten itu yang menurutnya menjadi masalah.
“Bukan soal sistem itu, soal kualitas SDM, soal intelektualitas, moralitas akhlak, itu yang harus dibenahi dulu,” jelasnya.
Ia juga menyoroti sistem rekrutmen untuk para ASN yang menurutnya tidak rasional.
“Sebagian besar itu dilakukan dengan cara-cara irasional. Misalnya, dengan transaksi (politik) dan ini dimulai dari pucuk pimpinan menjadi wali kota, menjadi gubernur. Semua transaksi dan mereka membayar rakyat,” terangnya.
Jika dari awal sudah ada politik transaksional yang dilakukan, lanjut Uten, maka itu akan berdampak ke bawah.
“Efek ke bawahnya mereka yang menjadi kepala dinas membayar, karena bupati atau gubernur itu harus mengembalikan dana selama kampanye, maka jabatan-jabatan itu kemudian dianggap menjadi ladang, pergeseran. Rotasi itu dijadikan ladang penghasilan, salah satunya begitu,” pungkasnya. (ar/red)
