KOTA SERANG, biem.co — Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada menyebut bahwa reformasi birokrasi di Pemerintahan Provinsi Banten hanyalah kebohongan.
Hal itu disampaikan Uday saat menjadi narasumber pada acara Soedirman Discussion Club (SDC) di Kampus UIN SMH Banten, Senin (27/9/2021).
Uday juga mengungkapkan, maraknya kasus korupsi di Provinsi Banten karena tidak jalannya reformasi birokrasi.
“Reformasi birokrasi yang sekarang terjadi adalah kebohongan pemerintah pada rakyat Banten. Kita tahu betul banyak kasus korupsi yang terungkap pada tahun sekarang atau pun di tahun sebelumnya,” katanya.
Sementara itu, Perwakilan Masyarakat Transparansi (Mata) Banten, Fuaduddin Bagas mengatakan, atas dinamika itu perlu ada peran mahasiswa.
“Tugas dan peran fungsi mahasiswa adalah untuk bagaimana mengontrol daripada kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Satu-satunya harapan masyarakat adalah mahasiswa,” ujarnya.
Menurut Bagas, mahasiswa mempunyai tanggung jawab besar dalam mengingatkan jalannya pemerintahan.
“Inilah mandat besar yang diberikan masyarakat kepada mahasiswa. Maka dari itu, mahasiswa perlu memperingatkan pemerintah, dengan cara apa pun, baik sosmed ataupun turun aksi,” pungkasnya. (Ar)
