biem.co – Dewasa ini, yang tidak bersahabat dengan digitalisasi akan tergusur secara perlahan. Bagaimana tidak, digitalisasi telah merajai berbagai bentuk kegiatan bahkan bisnis di tanah air, dari yang semula dilakukan secara konvensional (manual), sekarang sudah dalam genggaman (otomatis) dan barang tentu dari segi biaya sangatlah efisien.
Bahkan pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian, pada 2018 lalu, telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam menghadapi era Industry 4.0.
Hasil dari rencana pemerintah tersebut telah membuahkan hasil yang cukup signifikan, perekonomian melalui digitalisasi bertumbuh seiring dengan meningkatnya pengguna (digital).
Bank Indonesia mencatat, sudah mencapai 130 juta orang atau 50 persen pengguna internet dari jumlah penduduk Indonesia. Dan data pengguna internet yang aktif sebanyak 124 juta. Bahkan menurut data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dirilis Februari 2018, menunjukkan, 49,83 persen masyarakat menggunakan internet 1-3 jam dalam sehari. 29,63 persen masyarakat menggunakan internet 4-7 jam sehari. Dan sebanyak 26,48 persen menggunakan waktunya untuk berinternet lebih dari 7 jam dalam sehari.
Dalam data lain juga menyebutkan, proyeksi pertumbuhan pengguna internet rerata tahunan Indonesia adalah 19 persen untuk periode 2015-2020, dan merupakan yang tercepat di dunia.
Meski kondisi digitalisasi di Banten dinilai oleh konsultan transformasi digital (Digital Enterprise Indonesia) masih tertatih-tatih, karena disebabkan faktor budayanya. Namun kondisi di lapanganya berbanding balik dengan pernyataan DEI. Dari 10 pemuda (milenial) yang diwawancarai oleh penulis, 9 diantaranya mengaku melek akan digitalisasi, dan sering melakukan aktivitas ekonomi baik belanja maupun berjualan dengan menggunakan aplikasi seperti Shopee, Toko Pedia, Gojek dan media sosial.
Merujuk ke jumlah masyarakat milenial dan generasi Z di Banten dengan rentang usia 18 – 40 tahun (data BPS 2019) yang notabene melek digitalisasi ada sekitar 4.424.584 jiwa atau 34,2 persen. Dengan jumlah tersebut secara hipotesis, maka digitalisasi mampu mendongkrak perekonomian.
Selain itu juga untuk memaksimalkan digitaslisasi, Pemerintah Provinsi Banten telah membentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Banten dan menjadi Provinsi pertama di Pulau Jawa yang telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Percepatan dan perluasan digitalisasi tersebut salah satunya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kembali ke data nasional, BI juga mencatatkan transaksi ekonomi dan keuangan digital semakin tinggi, seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, dan meluasnya pembayaran digital dan akselerasi digital banking. Dengan nilai transaksi Uang Elektronik (UE) pada April 2021 mencapai Rp 22,8 triliun atau tumbuh 30,17% (yoy). Volume transaksi digital banking juga terus meningkat dimana pada April 2021 tumbuh 60,27% (yoy) sebesar 572,8 juta transaksi dengan nilai transaksi tumbuh 46,36% (yoy) hingga mencapai Rp 3.114,1 triliun.
Upaya mendorong pemulihan ekonomi di daerah juga dilakukan, oleh Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten, yang memperluas dan memperdalam penetrasi penggunaan Quick Response Indonesian Standar (QRIS) di masyarakat, khususnya di masa Pandemi Covid-19.
BI Banten fokus melakukan penetrasi penggunaan QRIS untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, dan memajukan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk Indonesia maju, khususnya di Banten.
“Dengan QRIS semoga bisa menopang pertumbuhan ekonomi di Banten. Mengingat salah satu faktor pendorong pertumbuhan perekonomian berasal dari faktor konsumsi dan QRIS ini sangat dekat dengan usaha Ritel ataupun UMKM,” ujar Kepala KPw BI Banten Erwin Soeriadimadja, waktu itu.
Penggunaan QRIS memudahkan proses pembayaran bagi pedagang atau pun pembeli karena terintegrasi dengan e-wallet atau dompet digital. Bahkan, data pada Maret 2020, merchant yang sudah terdaftar dan memasang QRIS mencapai 2,7 juta di seluruh provinsi di Indonesia.
Provinsi Banten sebagai provinsi ke-5 dengan jumlah merchant QRIS terbanyak setelah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, yakni mencapai 173 ribu merchant dan masih potensial untuk terus dikembangkan.
Selain itu, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pembayaran lainnya pun kini sudah mulai menjajaki ke penggunaan QRIS atau non tunai. Tentunya hal ini menjadi terobosan alternatif yang baik dalam digitalisasi sistem pembayaran.
Perluasan digitalisasi juga merambah rumah ibadah dengan pengaplikasian QRIS pembayaran zakat, infaq, dan sedekah, sehingga bisa lebih praktis, aman, dan efisien.
Semoga penetrasi digital di Provinsi Banten bisa menjadi terobosan baru dalam mendongkrak pertumbuhan perekonomian, dan masyarakatnya mampu memanfaatkan secara penuh dari kemajuan era ini.
_______________________
Irwan Yusdiansyah
