biem.co — Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, kini menempati jajaran trending topic Twitter teratas, Selasa (7/9/2021).
Hal itu berkaitan dengan beredarnya sebuah petisi ‘Batalkan Kartu Vaksin’ sebagai syarat masuk mal. Batalkan Kartu Vaksin sendiri juga menempati urutan ketiga teratas di trending topic.
Seperti diketahui, sebelumnya telah beredar luas petisi ‘Batalkan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Administrasi’ di situs change.org. Petisi itu dibuat oleh akun dengan nama Lis Sinatra.
Berdasarkan pantauan biem.co, hingga Selasa (7/9/2021) pukul 09.50 WIB, sebanyak 10.801 dari target 15.000 sudah menandatangani petisi ‘Batalkan kartu Vaksin Sebagai Syarat Administrasi’.
Berikut isi petisi tersebut:
Baru-Baru ini Muncul aturan Baru tentang kebijakan memasuki Pusat Perbelanjaan(Mall). Aturan ini menekankan semua pihak yg memasuki Area Mall Wajib sudah diVaksinasi minimal Dosis 1.
Jika aturan ini dibuat sebagai dasar untuk memasuki Area Mall mall bagaimana dengan orang yang tidak memenuhi syarat untuk divaksinasi, Terutama bagi mereka para penderita komorbid yang seharusnya ada perhatian khusus terkait hal ini. Jika aturan ini tetap diberlakukan bagaimana dengan orang yg tidak memenuhi persyaratan vaksin namun mereka tetap harus melakukan vaksin karena kebijakan tersebut,Adakah nantinya Oknum yang akan bertanggung jawab jika ada kejadian yang tidak di inginkan pasca melakukan vaksinasi?
Seharusnya pemerintah memberikan solusi lain dan MengEvaluasi terkait aturan administrative yg diberlakukan saat ini, Bukan malah menjadikan ini suatu keharusan syarat untuk orang pergi ke Mall/perjalanan.
Tentu ini memberikan dampak Negative bagi orang yang tidak memenuhi syarat vaksin, Sehingga Pada akhirnya mereka dengan terpaksa harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk sebuah status ‘Sertifikat Vaksin’ agar mereka bisa melakukan perjalanan atau bahkan syarat memasuki Pusat Perbelanjaan.
Ditengah-tengah kondisi saat ini vaksinasi memang bagus untuk menekan lajunya Penyebaran Covid-19 akan tetapi mohon untuk mempertimbangkan Kebijakan-kebijakan yg dibuat agar selalu Adil dan Transparan.#BatalkanKartuVaksinsebagaisyaratAdministrasi
Mohon kebijakan Bapak Presiden untuk Meninjaui terkait kebijakkan ini. Semoga Allah selalu memberi petunjuk, kesehatan, keselamatan kepada Bapak Presiden dalam memimpin Indonesia.
Salam,
Lilis
Melalui penelusuran trending, tampak warganet memberikan komentarnya mengenai petisi tersebut. Sejumlah orang mengaku setuju agar pemerintah bisa membatalkan kartu vaksin sebagai syarat administrasi.
“Batalkan Kartu Vaksin. Seseorang memiliki Hak atas Kesehatannya Masing-masing. Ini Mempersulit dan mengandung Unsur Pemaksaan dan Ketidakadilan,” tulis @Hayu_Krisna.
“Sejatinya vaksin itu untuk daya imun kesehatan kita, bukan untuk administrasi. Please change this regulation!” tulis akun lainnya, @notstar_.
Kendati demikian, ada pula yang menyetujui kebijakan adanya kartu vaksin itu. Seperti yang dicuitkan akun @Jerry1704.
“Batalkan kartu vaksin ? Jangan dong sudah baik itu sebagai salah satu cara mencegah penyebaran Covid-19. Yang baik di dukung yang buruk seperti “batalkan kartu vaksin” kita tolak. Semoga keadaan lebih baik lagi,” tulisnya.
Hal senada juga disampaikan akun @rickyvidi.
“Masa iya kita Batalkan Kartu Vaksin? Janganlah… Justru cara ini (wajib vaksin buat syarat administrasi) adalah cara paling ampuh agar masyarakat mau gak mau segera vaksin. Vaksin massal di kampungku aja sebelum ada peraturan diatas cuma 25% yg hadir lho!” tulisnya. (hh)
