KOTA SERANG, biem.co — Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengungkap tersangka atas dugaan kasus korupsi pengadaan lahan untuk SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel).
Untuk diketahui, Uday Suhada merupakan pelapor atas dugaan kasus korupsi pada Tahun Anggaran 2017 tersebut.
“Itu pertama kali saya laporkan pada tanggal 20 Desember 2018. Itu peristiwa pada pengadaan anggaran tahun 2017 sebesar Rp40 miliiar untuk 9 titik. Dan khusus untuk pengadaan lahan SMKN 7 tangsel itu nilainya Rp17,9 M. Terlihat dari SP2D yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten,” kata Uday, Jumat (3/9/2021).
Uday menceritakan temu di lapangan terkait kwitansi yang ditandatangani pemilik lahan hanya Rp7,3 M.
“Kemudian kita juga temukan kwitansi yang menerima dari Dinas Pendidikan senilai Rp10,3 M. Artinya, dari Rp17,9 M, yang real diterima oleh pemilik tanah hanya Rp7,3 M,” ungkapnya.
“Artinya, sekitar Rp10,6 M uang negara dirampok oleh orang-orang yang terlibat dalam pengadaan lahan untuk SMKN 7 tersebut,” sambungnya.
Penggeledahan yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu sangat diapresiasi oleh Uday Suhada.
“Saya harus mengapresiasi langkah taktis yang dilakukan oleh KPK. Pemeriksaan para pihak yang diduga terlibat atas kasus pengadaan lahan untuk SMKN 7,” katanya.
Atas hal itu, Uday Suhada meminta KPK untuk segera mengungkap dalang yang menjadi tersangka dalam kasus ini.
“Belum diumumkan siapa saja yang menjadi tersangka, karena itu saya kira agar memberikan informasi yang jelas kepada publik,” terangnya.
Lebih lanjut Uday meminta KPK segera menyampaikan siapa saja yang menjadi tersangka, di samping terus melacak ke mana uang disalurkan.
“Kita juga berharap sebagaimana tradisi KPK tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terlibat, baik pejabat, politisi, maupun swasta, mereka yang terlibat harus bertanggungjawab di muka hukum,” tegas Uday. (ar)
