BANTEN, biem.co — Salus Papuli Suprema Lex Estonia atau hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat, hal itu yang diharapkan oleh Ketua Komisi V DPRD Banten Muhammad Nizar.
“Pemerintah provinsi Banten harus mengedepankan keselamatan masyarakat,” katanya saat ditemui di ruangan kerjanya, Rabu (03/08/2021).
Pemerintah Provinsi Banten dikatakan Nizar tidak punya sense of crisis karena melakukan pemotongan anggaran Jamsosratu.
“Rekofusing ini kenapa rakyat yang dikorbankan, harusnya rekofusing itu untuk membantu rakyat bukan rakyat yang dikorbankan,” tuturnya.
Nizar juga menanyakan langkah Pemprov melakukan rekofusing tapi pengalokasian anggarannya tidak jelas.
“Jadi kami meminta TAPD pemotongan yang dari OPD justru lebih difokuskan kepada membantu masyarakat karena kondisi masyarakat sekarang sedang terjepit berteriak gak bisa kerja terdampak oleh pandemi,” ungkap Nizar.
Nizar juga menanyakan kepada Dinsos Banten mengenai alasan pemotongan bantuan Jamsosratu, tetapi pihak Dinsos justru tidak mengetahui alasannya.
“Padahal Jamsosratu sudah ada aturannya dan itu bagian dari RPJMD,” tandasnya. (Ar)
