biem.co – Sobat biem, peneliti Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menilai tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terlalu rendah.
Ia menyebut tuntutan tersebut menunjukkan KPK sedang berupaya memberikan hukuman ringan kepada koruptor.
“Ringannya tuntutan tersebut semakin menggambarkan keengganan KPK menindak tegas pelaku korupsi bansos. Tuntutan KPK ini terkesan ganjil dan mencurigakan,” katanya kepada awak media, Kamis (29/7/2021).
Lebih lanjut, Kurnia mengatakan alasan ICW menilai tuntutan terkesan ganjil adalah pasal yang menjadi dasar tuntutan jaksa ke Juliari, yaitu Pasal 12 huruf b UU Tipikor. Yang sebenarnya, lanjutnya, jaksa bisa menjatuhkan hukuman maksimal yakni penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar.
“Tuntutan pembayaran pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar juga jauh dari memuaskan, karena besaran tersebut kurang dari 50% dari total nilai suap yang diterima Juliari,” ungkapnya.
“Tuntutan yang rendah ini kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Padahal, pimpinan KPK telah sesumbar menyatakan akan menghukum berat koruptor bansos Covid-19,” sambung Kurnia.
Rendahnya tuntutan dari Jaksa KPK membuat ICW berharap agar majelis hakim nantinya menjatuhkan hukuman seumur hidup ke Juliari. ICW menilai hukuman itu pantas untuk Juliari Batubara.
“Melihat rendahnya tuntutan JPU terhadap Juliari, hakim harus mengambil langkah progresif dengan menjatuhkan hukuman maksimal yaitu, pidana penjara seumur hidup kepada mantan Menteri Sosial tersebut. Penjatuhan hukuman yang maksimal terhadap Juliari Batubara, sudah sepatutnya dilakukan, mengingat ada banyak korban bansos yang haknya dilanggar di tengah pandemi Covid-19, akibat praktik korupsi ini. Ke depannya, vonis maksimal tersebut diharapkan berdaya cegah terhadap potensi terjadinya kasus serupa, terutama di tengah kondisi pandemi,” tandasnya. (Eys)
