biem.co — Pemerintah akan memperpanjang program bantuan sosial tunai, mendorong percepatan penyerapan bantuan bansos PKH, serta Kartu Sembako. Strategi ini dilakukan untuk membantu daya tahan ekonomi masyarakat.
“Bagaimana pun konsumsi masyarakat berkontribusi hampir 60 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB) kita,” terang Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, dalam keterangan yang diterima biem.co, Jumat (16/7/2021).
Pihaknya juga memastikan kondisi keuangan Indonesia terkendali meski menghadapi lonjakan Covid-19 dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Susiwijono mengatakan, total dukungan APBN sebesar Rp699,43 triliun untuk program PEN akan ditata ulang dengan rincian sebagai berikut:
- Menaikkan anggaran program perlindungan sosial dari Rp148,27 T menjadi Rp153,86 T
- Anggaran kesehatan naik dari Rp172,84 T menjadi Rp193,93 T
- Realokasi dukungan UMKM dan korporasi dari Rp193,74 T menjadi Rp171,77 T
- Menaikkan insentif usaha dari Rp56,73 T menjadi Rp62,83 T
- Realokasi program prioritas menjadi dari Rp127,85 T menjadi Rp117,04 T
Sementara itu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya juga telah membuat skala prioritas pengelolaan dana desa.
“Program jaring pengaman sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang pada 14 Juli telah tersalurkan total Rp5,8 T, dengan jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak lebih dari 5,1 juta,” paparnya. (hh)
