biem.co — Sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut pasien terparkir di halaman rumah sakit. Tak jauh dari situ, tim medis dalam tenda darurat sedang memeriksa pasien. Peristiwa beralih fungsi parkiran dan tenda darurat sebagai ruang perawatan, karena fasilitas tempat tidur sudah penuh. Pasien yang datang secara bergelombang, tidak tertampung, bahkan ditolak. Ganasnya daya tular virus varian delta, jauh lebih cepat dibanding penyediaan ruang perawatan. Akibatnya, mengutip ucapan anggota DPR Charles Honoris saat diwawancarai stasiun televisi, pelayanan kesehatan telah “lumpuh”.
Saya sependapat. “Lumpuhnya” fasilitas kesehatan, tak bisa lepas karena masyarakat mengabaikan larangan mudik. Larangan mudik bertujuan untuk menghentikan mata rantai penularan virus saat di kampung halaman. Beramai-ramainya mudik, menggambarkan ingatan masyarakat untuk tetap diam di rumah, telah lumpuh. Ada semacam “virus baru” yang berhasil “melumpuhkan ingatanku”, mengutip judul lagu Geisha. Lumpuh mengingat protokol kesehatan.
Model Ekologi Kesehatan
Dalam perspektif studi komunikasi, model ekologi kesehatan dapat untuk membedah naiknya jumlah kasus covid-19 di gelombang kedua sejak Juni 2021. Model ekologi mengasumsikan, kesehatan dan kesejahteraan individu dapat dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai faktor penentu seperti biologi, perilaku, kebijakan nasional, keluarga dan lingkungan. Interaksi tersebut terjadi selama masa kehidupan seseorang, di keluarga dan masyarakat. Model ekologi terhadap komunikasi kesehatan dikembangkan untuk memengaruhi faktor-faktor penentu kesehatan yang relevan, agar cocok dengan hasil kesehatan yang diharapkan (Parvanta dkk, 2011:9).
Model Ekologi Kesehatan membagi lima level intervensi yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, intervensi level nasional, berbentuk kebijakan berupa peraturan yang dapat mengikat dan memiliki dampak hukum seperti Peraturan Presiden Nomor 82/2020 tentang Komite Penangananan Covid-19 yang diketuai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan PPKM Darurat. Kebijakan tersebut telah dikampanyekan dan disosialisasikan melalui berbagai kanal media. Tujuannya agar masyarakat menjalankan protokol kesehatan.
Kedua intervensi level pemukiman dan lingkungan kerja berbentuk kebijakan membentuk gugus tugas penanganan covid tingkat RT/RW, kebijakan kerja di rumah, pengurangan moda transportasi, atau penutupan mal.
Ketiga, intervensi komunitas sosial/keluarga dalam bentuk pembatasan tempat ibadah, pernikahan, dan rapat umum. Dukungan komunikasi ditempuh untuk memperkuat ketaatan dan keharmonisan anggota setiap keluarga.
Keempat intervensi pada perilaku individu, agar setiap orang patuh pada protokol kesehatan dengan melaksanakan 5 M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas).
Kelima, intervensi biologis dan psikologis dengan memberikan informasi terkait menjaga kesehatan tubuh, asupan obat dan vitamin, menyiapkan diri memasuki new normal, serta menghindari stres.
Dari kelima intervensi tersebut, tampaknya intervensi komunitas sosial/ keluarga dan intervensi perilaku individu tidak berinteraksi dan tidak saling dipengaruhi oleh tiga level intervensi lainnya: nasional, pemukiman/lingkungan kerja, dan biologis. Mengutip bahasa gaul, intervensi pada komunitas sosial dan perilaku individu, tidak nurut dan ogah berjalan seiring dengan level lainnya.
Pada saat pemerintah melarang mudik lebaran 6-17 Mei 2021, ada 1,5 juta orang pulang kampung untuk merayakan kemenangan bersama komunitas sosial; orang tua, anak, cucu, kakek, nenek, paman, atau keponakan. Setiap individu berupaya mensyiasati celah larangan mudik, untuk sholat Ied ditanah kelahiran. Tanpa mereka sadari, saat lebaran usai dan kembali ke rumah dan bekerja, mereka sudah bersama virus covid-19. Terjadilah gelombang kedua kasus positif di tanah air.
Maka, mulai saat ini, jangan “lumpuhkan ingatanku”. Biarkan memori kolektif kita, untuk tetap selalu ingat terapkan protokol kesehatan. (*)
