biem.co – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan membangun 421 unit Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembangunan jaringan telekomunikasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas digital di seluruh penjuru Tanah Air, termasuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“Ada 421 BTS untuk 421 desa yang akan diselesaikan pada tahun 2021 ini dan tahun depan 2022. Saya harapkan ini bisa dilakukan akselerasi sehingga lebih cepat,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, di Kupang, Senin (28/06/2021).
Menkominfo menegaskan, percepatan pembangunan itu membutuhkan dukungan penuh pemerintah daerah (pemda). Koordinasi yang baik antara Kemkominfo dan pemda dibutuhkan terutama berkaitan dengan penyediaan lahan yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
“Mengapa itu, karena BTS enggak bisa dibangun di langit, BTS juga tidak bisa dibangun di dasar laut atau di air, dia bisa dibangun di lahan, di darat, di tanah. Ini penting sekali agar koordinasi Kominfo dengan pemerintah daerah memastikan tersedianya lahan dengan koordinat yang tepat, yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan desa, kecamatan dan kabupaten,” ujarnya.
Lebih lanjut Menkominfo menegaskan, pembangunan BTS perlu diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah agar cakupan atau coverage sinyal telekomunikasi dan internet dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal.
“Saya harapkan sekarang kita sama-sama menentukan titiknya, yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah agar di wilayah di mana ada coverage sinyalnya, di situlah nanti pemukiman masyarakat, di situlah nanti kantor layanan pemerintahan, di situlah nanti sekolah-sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya,” tegasnya.
Oleh karena itu, Johnny mengharapkan agar penyediaan lahan untuk pembangunan BTS berada di lokasi yang dekat dengan pemukiman, sarana pendidikan dan pelayanan masyarakat. Hal itu diperlukan agar tidak lagi beredar informasi siswa maupun guru harus naik ke gunung untuk mencari akses sinyal internet.
“Kepala desa mau rapat streaming, video conference call naik pohon, jangan sampai lagi. Kita perlu sama dan sejalan, itulah gunanya rapat koordinasi kita hari ini untuk menentukan di mana titik-titiknya, sehingga pembangunan dan BTS itu berdampak panjang sejalan dan seirama, searah dengan pembangunan wilayah, aktivitas masyarakat sendiri ada di sana, itu penting sekali,” ungkapnya.
Melalui penyediaan akses telekomunikasi ini, Menkominfo berharap akan dapat mendukung transformasi digital di NTT.
“Saya tidak berharap nanti ada lagi wilayah kegiatan masyarakat yang blank spot. Jadi akan dibangun 421 BTS, ini satu titik awal lompatan dan fondasi transformasi digital, migrasi aktivitas masyarakat Nusa Tenggara Timur dan aktivitas ruang fisik ke aktivitas ruang-ruang digital,” ujarnya.
Selain membangun BTS, imbuh Menkominfo, pemda juga perlu menyiapkan talenta digital yang memadai. “Talenta digital di Nusa Tenggara Timur akan dan harus menjadi lompatan raksasa kita agar setara dengan saudara dan sahabat sebangsa dan tentunya tetangga kita,” tandasnya.
Sementara itu Gubernur NTT Viktor Laiskodat menyatakan, rapat koordinasi untuk mempercepat pembangunan BTS di NTT ini tak hanya memberikan energi positif tapi juga merupakan sebuah wujud lompatan budaya kerja. Ia juga meminta jajarannya untuk memanfaatkan dengan baik infrastruktur teknologi dan informasi (TIK) yang telah dibangun oleh Kemkominfo.
“Kalau Pak Menteri dengan jajaran sudah bekerja luar biasa, Direktur BAKTI [Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi] untuk infrastrukturnya membangun hebat di NTT, tapi kalau sumber daya manusianya tidak ada di desa, semata-mata membangun jalan tapi tidak ada manfaat apa-apa,” ujar Gubernur NTT.
Berdasarkan data dari Kemkominfo, lokasi pembangunan 421 unit BTS 4G ini tersebar di seluruh wilayah di NTT, dengan perincian di Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 24 lokasi, Kabupaten Manggarai Timur 66 lokasi, Kabupaten Alor 33 lokasi, Kabupaten Ende 59 lokasi, Kabupaten Kupang 24 lokasi, Kabupaten Lembata 31 lokasi, dan Kabupaten Nagekeo 1 lokasi.
Kemudian di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 15 lokasi, Kabupaten Sabu Raijua 3 lokasi, Kabupaten Sumba Tengah 21 lokasi, Kabupaten Sumba Timur 89 lokasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan 15 lokasi, Kabupaten Timor Tengah Utara 4 lokasi, Kabupaten Manggarai 31 lokasi, Kabupaten Sumba Barat 4 lokasi, dan Kabupaten Sumba Barat Daya 1 lokasi. (HUMAS KEMKOMINFO/UN/RED)
