KABUPATEN SERANG, biem.co — Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengusulkan empat macam Rancangan Peraturan Daerah (raperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan empat macam raperda tersebut dikarenakan kebutuhan mendesak.
Hal itu terungkap pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang, Rabu (2/6/2021).
Keempat raperda tersebut meliputi raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2021–2026, raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (fasos fasum), raperda tentang Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial, dan raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
“Empat raperda (usulan Bupati Serang) itu urgent, salah satunya fasos fasum perumahan. Empat raperda juga masuk dalam RPJMD tahun 2021-2026,” ujar Pandji Tirtayasa usai rapat paripurna.
Disampaikan Pandji, dari keempat raperda tersebut, fasos fasum memiliki urgensi yang tinggi, mengingat penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaannya masih belum maksimal atas beberapa faktor, yakni kesadaran pengembang perumahan dalam melakasanakan kewajibannya menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah masih dirasakan kurang.
“Hal tersebut terjadi dikarenakan kekurangpahaman terhadap pelaksanaan proses administrasi penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ada juga, sebut Pandji, status kepemilikan atas usaha atau pengembang perumahan beralih kepada pihak lain, sehingga hal tersebut menyulitkan bagi pelaksanaan proses administrasi penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah.
“Atas dasar itu diusulkannya Raperda Nomor 9 Tahun 2017 tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada pemerintah daerah sebagai payung hukum utama,” paparnya.
Seraya menyebutkan, untuk penyerahan fasos fasum sudah terealisasi sebanyak 40 persen.
“60 persen dalam proses, maka kita buatkan aturan agar lebih fleksibel,” tandas Pandji.
Lebih lanjut Wakil Bupati Serang dua perode ini memaparkan, terkait raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilandasi Undang–undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Di antaranya, melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diwilayah bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan, yakni mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam APBD.
Kemudian bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, memelihara taman makam pahlawan dan melestarikan nilai kepahlawanan, kepentingan dan kesetiakawanan sosial.
Lebih jelasnya, sebut Pandji, dalam RPJMD Pemkab Serang tahun 2015-2021 menyebutkan, sarana prasarana dasar seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan diprioritaskan.
“Nah untuk RPJMD yang sekarang kita mengarah pada pembangunan SDM, terutama meningkatkan derajat perekonomian masyarakat. Ini kelanjutan RPJMD pertama (2015-2026), menindaklanjuti apa yang sudah dicapai 5 tahun sebelumnya, perlu menambahkan atas semua kekurangannya,”bebernya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum mengatakan, atas empat macam raperda usulan Bupati Serang akan diserahkan kepada masing-masing fraksi DPRD. Kemudian akan disampaikan pandangan fraksi-fraksi pada rapat paripurna berikutnya. (fr)
