KOTA SERANG, biem.co — Sebanyak 20 orang pejabat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten ramai mengundurkan diri. Pengunduran diri yang dilakukan pejabat Eselon III dan IV itu didasari dengan adanya penetapan tersangka LS terkait kasus korupsi pengadaan masker.
Surat pengunduran diri tersebut dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2021 dan ditembuskan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Dalam isi surat itu, mereka merasa diintimidasi dan bekerja di bawah tekanan.
“Selama ini kami telah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai arahan Kepala Dinas Kesehatan yang dilakukan dengan penuh tekanan dan intimidasi. Kondisi tersebut membuat kami bekerja dengan tidak nyaman dan penuh ketakutan,” demikian isi surat yang didapat oleh biem.co, Senin (31/5/2021).
Selain itu, mereka mengaku merasa kecewa kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti karena tidak memberikan perlindungan hukum kepada tersangka LS.
“Yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai perintah Kepala Dinas Kesehatan. Dengan kondisi penetapan tersangka tersebut, kami sangat merasa kecewa dan bersedih karena tidak ada upaya perlindungan dari pimpinan,” tambahnya.
Sampai pernyataan ini ditanggapi, mereka mengaku akan bekerja di luar kantor.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Komarudin mengatakan pengunduran diri merupakan hak aparatur sipil negara (ASN).
“Ketentuan dalam ASN bahwa mengundurkan diri itu memang hak. Seperti mereka masuk keASN itu hak juga. Begitu mundur, itu hak juga,” tuturnya.
Komarudin juga akan mengklarifikasi apakah betul pengunduran diri tersebut atas kemauan sendiri.
“Langkah pertama, kita dari BKD dan tim kinerja akan mengklarifikasi bahwa betul dia mengundurkan diri atas kemauan sendiri, itu yang kita pastikan,” katanya.
“Nah, setelah dilakukan klarifikasi baru nanti dipastikan apakah pengunduran diri diterima atau tidak,” pungkasnya. (hh)
