KOTA SERANG, biem.co – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar Gubernur Banten, Wahidin Halim turut serta diperiksa terkait kasus dana hibah pondok pesantren. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menurutnya Wahidin tidak boleh dibiarkan tidak diperiksa.
“Kalau bicara anggaran, yang punya kuasa dan tanggung jawab ada di pemerintah daerah. Jadi pimpinan daerahnya siapa, itu harus diperiksa terlebih dahulu,” ujar Aktivis ICW, Nisa Rizkia, dalam Diskusi dan Sosialisasi Sekolah Antikorupsi di Kota Serang, Jumat (28/5/2021).
Dirinya meminta agar pemeriksaan kasus hibah pesantren tidak hanya di kalangan bawah saja, tetapi juga kalangan ayas seperti gubernur.
“Jadi kita jangan mendorong fokus untuk memeriksa orang-orang yang terkait di kalangan bawah, fokus kita adalah mendorong pemerintah di kalangan atas, pejabat atas untuk juga dilihat sejauh mana, apakah memang ada dugaan keterlibatan atau seperti apa itu penting,” terangnya.
Selain dari ICW, Direktur Visi Integritas, Ade Irawan juga meminta Wahidin untuk turut diperiksa. Pasalnya, nama Wahidin disebut-sebut oleh kuasa hukum sebagai tersangka kasus hibah ponpes.
“Itu kan sudah ada statement dari pengacara, saya kira itu bisa jadi clue bagi Kejaksaan untuk tindaklanjuti statement ini. Apakah kemudian hanya berhenti di birokrasi Kabiro Kesra atau dia cuma menjalankan perintah? Makanya penting untuk Kejaksaan untuk menidaklanjuti pernyataan ini,” kata Ade.
Dikatakan Ade, diseretnya nama Wahidin Halim bisa menjadi langkah untuk mengungkap apakah ada aktor lain yang memerintahkan atau tidak.
“Ini bisa menjadi awalan untuk mengungkap apakah ada aktor lain di luar birokrasi. Itu juga yang saya khawatirkan,” terangnya.
Menurutnya, pengungkapan secara mendalam dan menyeluruh adalah kunci terbongkarnya seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Jika itu tidak dilakukan, lanjutnya, di masa yang akan datang kejadian seperti ini bisa terulang lagi.
“Ini bukan cuma bicara soal hukum, tapi ini juga bicara soal keadilan dan soal Banten ke depan. Kalau kemudian hanya di tingkat bawah yang kena sanksi, kena hukuman, kemudian orang yang mendorong atau orang yang memerintah ini tidak diungkap, ya jangan sampai ini terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi,” paparnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Aktivis Banten Bersih, Adam Alfian. Dirinya meminta agar setiap kasus korupsi harus dibongkar secara komprehensif.
“Harusnya gubernur juga diperiksa,” pungkasnya. (as)
