KOTA SERANG, biem.co — Sekelompok Mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 (KMS 30) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Banten, Kamis (27/5/2021).
Dalam aksinya KMS 30 menilai wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibarengi dengan korupsi semakin hari semakin menjadi di Provinsi Banten.
“Wajar Tanpa Prestasi” sindiran KMS 30 untuk pemerintah Provinsi Banten tertulis dalam Banner yang di bawa oleh masa aksi.
Adi Saputra selaku masa aksi dalam orasinya mengatakan korupsi bukan suatu persoalan yang baru tetapi dari dulu korupsi sudah menjadi persoalan yang sangat meresahkan, dan merugikan negara, serta masyarakat.
“Penyalahgunaan dengan sewenang-wenang para pejabat penuh dengan kepentingan-kepentingan kelompok, berbalik jauh dengan seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat,” katanya.
Kasus korupsi terbaru, Kejati menduga ada dugaan kasus korupsi mengenai pengadaan masker tahun anggaran 2020 senilai Rp1,68 Miliar yang dianggarkan sebesar 3 Miliar.
Fikri selalu koordinator KMS 30 menilai bertubi-tubi Provinsi Banten terkena musibah kasus korupsi. Ia mengungkapkan hal tersebut merupakan prestasi buruk yang terjadi dalam kepemimpinan WH-Andika.
“Masyarakat hanya menjadi korban kebiadaban para oknum pejabat yang sewenang-wenang,” tuturnya.
Fikri juga menambahkan mendukung penuh Kejati Banten untuk mengusut tuntas kasus korupsi di Banten.
“Usut sampai tuntas, cari aktor utama yang berperan dalam kasus korupsi. Baik dana hibah pondok pesantren, pengadaan lahan Samsat Malingping dan pengadaan masker,” tandasnya.
Berikut tuntutan Komunitas Soedirman 30 kepada Kejati Banten dalam aksinya:
1. Usut tuntas dugaan korupsi di Provinsi Banten;
2. Tangkap aktor intelektual yang diduga korupsi di Banten;
3. Tegakan Hukum setegak-tegaknya. (Ar)
