CILEGON, biem.co — Sejumlah aktivis Walhi Jakarta dan Pena Masyarakat Banten melakukan aksi simpatik di Kota Cilegon. Dalam aksinya, mereka menyoroti buruknya kualitas udara di Provinsi Banten.
Direktur Pena Masyarakat Banten, Mad Haer mengatakan, dirinya beserta teman-temanya menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan abai terhadap industri ekstraktif di wilayah Kota Cilegon, di mana salah satunya akan menambah 2 unit PLTU berkapasitas 2 x 1000 Megawatt (MW) di daerah Suralaya, yang saat ini sedang tahap pembangunan dengan kebutuhan batu bara hampir 7-10 ton per tahunnya.
“Saat ini kami melihat Pemerintah Cilegon tidak melakukan inventarisasi emisi secara baik. Ini terlihat dari alat pemantauan kualitas udara di Cilegon tidak optimal, bahkan beberapa alat seringkali terlihat tidak beroperasi. Patut diduga Pemkot menutup-nutupi kondisi nyata kualitas udara di Cilegon. Padahal, keluhan masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup di kota ini cukup tinggi, dan kami menduga kuat pencemaran udara di Cilegon tertinggi berasal dari Pembakit Listrik Tenaga Uap (PLTU),” tegas Haer kepada biem.co, Rabu (28/4/2021).
Haer mengatakan, beberapa waktu lalu, sempat terjadi semburan debu dari cerobong asap PLTU Suralaya.
“Ada kegagalan teknologi yang terjadi saat itu, sehingga menyebabkan keluarnya flying ash, hujan debu hasil pembakaran batu bara dari cerobong asap Unit I PLTU Suralaya, dan menyebabkan hembusan udara kencang melebihi batas ESP,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi mengungkapkan, keberadan PLTU di Banten menyebabkan pencemaran udara.
“Melihat karakteristik Banten yang rentan terhadap bencana, tidak seharusnya provinsi ini terdapat infrastruktur energi berbasiskan industri, terlebih lagi menggunakan energi kotor batubara (PLTU). Membangun PLTU bukanlah investasi, melainkan menghadirkan bencana ke tengah masyarakat, dan bahkan lebih cepat. Untuk itu, proses pembangunan PLTU baru harus segera dibatalkan. Jika tidak Banten akan berada pada keadaan multi krisis ekologis dan multi krisis rawan bencana,” pungkasnya. (as)
