KOTA SERANG, biem.co — Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten tentang usulan raperda yang sebelumnya diminta dikaji oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim kembali dilanjutkan, Selasa (23/3/2021).
Dalam hal ini, Juru Bicara Fraksi Partai PDI-P, Madsuri menilai raperda usulan DPRD mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten.
“Dalam rangka meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan rakyat Banten dengan niatan bersama. Kami berharap ada proses yang dinamis dalam pembahsan ketiga raperda tersebut dengan harapan dapat menemukan dan menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman Bersama,” terangnya.
“Tentunya dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang berkepentingan sebelum mendapatkan kesempatan bersama soal disahkan atau tidak raperda itu menjadi perda,” tambahnya.
Sementra itu, Juru Bicara Fraksi Golkar, Fitron Nur Ikhsan mengungkapkan bahwa ketiga raperda usulan tersebut merupakan bentuk dan aspirasi dari masyarakat, yang kemudian secara kelembagaan diakomodir dalam usulan prakarsa DPRD Banten.
“Yang pada prinsipnya, DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) telah melakukan pembahasan lintas fraksi dan harmonisasi dengan perangkat daerah, yang merupakan perwakilan dari Pemprov Banten,” katanya.
“Kuncinya adalah Panitia Khusus (Pansus) dapat memiliki terobosan pengaturan yang dapat menjadikan pembangunan pesantren dapat berkualitas, dan memiliki keunggulan kompetitif serta menjadi kearifan lokal. Demikian pula pengelolaan zakat agar dapat memberikan nilai lebih sebagai aspek penguatan sumber daya masyarakat,” tutupnya.
Sebelumnya, DPRD Banten mengusulkan tiga raperda kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim. Ketiga raperda yang di antaranya pemberdayaan masyarakat desa, zakat, dan pesantren itu kemudian ditolak oleh Gubernur Banten.
Mereka menginginkan raperda yang diinisiasi DPRD itu tetap berlanjut, dengan alasan ketiga raperda itu sangat penting dan berdampak pada masyarakat Banten. (ar/red)
