JAKARTA, biem.co — Tim bulu tangkis Indonesia yang dipaksa mundur oleh BWF World Tour Super 1.000 All England Open 2021, lantaran berada satu pesawat dengan penumpang yang positif Covid-19 dalam perjalanan dari Istanbul menuju Birmingham, disikapi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Menurut Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Romo Antonius Benny Susetyo, keputusan BWF tersebut telah melukai harkat dan martabat bangsa Indonesia, sehingga memicu kemarahan masyarakat Indonesia.
Budayawan ini juga menilai solidaritas sosial bangsa Indonesia semakin kuat dengan protesnya terhadap media sosial milik BWF yang akhirnya menghilang atau ditutup.
“Itu kan sebagai bentuk protes karena ketidak adilan dan melukai rasa nasionalisme,” ucapnya saat menjadi narasumber di talkshow Rumah Budaya Nusantara, Minggu (21/3/2021).
Ia juga mengakui, nasionalisme bangsa Indonesia sudah berakar dengan proses internalisasi kebangsaan yang sudah dibangun sejak awal sebelum kemerdekaan dengan Sila ke-3 (Persatuan Indonesia).
“Jadi ketika terjadi pelecehan terhadap martabat bangsa, maka dengan sendirinya rasa solidaritas yang luar biasa,” ujarnya.
Menurutnya, hal ini bukan sekadar pelecehan terhadap bangsa Indonesia, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap spirit sportifitas olahraga dunia. Ia mendorong badan olahraga bulu tangkis dunia tersebut berefleksi karena keputusan yang diambil merupakan kesalahan yang fatal.
“Kan mereka (atlet Indonesia) tidak salah, seluruh mekanisme mereka sudah dijalankan,” tuturnya.
Dirinya bahkan menyebut badan olahraga bulu tangkis dunia telah melakukan diskriminasi terhadap para atlet Indonesia. Padahal ada atlet lainnnya (Turki) yang satu pesawat, tetapi masih ikut turnamen.
“Ini kan bentuk diskriminasi dan mencederai sportifitas olahraga dunia,” tegasnya.
Pemerintah dinilai sudah mampu berupaya untuk menindaklanjuti hal tersebut dan harus dikawal.
“Saya kira upaya pemerintah sudah mampu seperti berdiplomasi dan harus dikawal,” ucapnya.
Ia mendorong ajang olahraga dunia tersebut harus dibatalkan secara keseluruhan karena dengan alasan profesionalitas dan sportifitas. Selain itu, dirinya menekankan pemerintah, dalam hal ini PBSI dan Menpora, untuk tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti persoalan ini ke ranah peradilan.
“Karena ini harga diri, maka harus dikawal secara adil dan jujur memenenagkan gugatan ini. Kalau kita memenangkannya, maka di situlah harga diri bagsa mampu kita wujudkan, bahwa kita memilki kemandirian dalam bidang poilitik dan kita tidak mau dilecehkan,” tutupnya. (sd)