TANGERANG, biem.co – Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) melakukan pertemuan dengan Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Selasa (13/10/2020).
Hadir dalam pertemuan itu Kepala Puskurbuk Maman Fathurrohman, Presiden AGSI Sumardiansyah Perdana Kusuma, Sekretaris AGSI Dimas Eka, Bendahara AGSI Nurrahma Mazria, Ketua AGSI Provinsi DKI Jakarta Sugino, Sekretaris AGSI Jakarta Rull Siswanto, dan Pengurus AGSI Banten Ahmad Rosadi.
Diketahui, isi pertemuan itu membicarakan wacana reduksi mata pelajaran sejarah di SMA dan penghapusan di SMK yang terdapat dalam Draft Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional.
Harapan dan tuntutan AGSI adalah mengembalikan posisi mata pelajaran sejarah dalam kelompok dasar sebagai mata pelajaran wajib yang diajarkan untuk semua anak bangsa, di semua kelas (X, XI, XII) dan di semua jenjang (SMA, SMK, MA, MK).
Dalam tanggapannya, Kepala Puskurbuk mengatakan bahwasanya draft yang tersebar di publik bersifat kajian internal dan belum final.
“Kami nanti akan melibatkan publik untuk melihat respons dan masukan dari berbagai pihak,” terang pria asal Cilegon tersebut.
Baca Juga
Presiden AGSI, Sumardiansyah menyampaikan bahwasannya pelajaran Sejarah Indonesia bukan merupakan pilihan, tapi kewajiban yang harus diikuti oleh setiap anak bangsa.
“Sejarah Indonesia adalah bagian dari upaya penanaman dan penguatanideologi bangsa. Jika direduksi, apalagi dihilangkan, dikhawatirkan anak-anak kita akan kehilangan jati diri bangsanya,” ungkapnya.
Ahmad Rosadi, Guru Sejarah SMAN 7 Kabupaten Tangerang yang merupakan Perwakilan AGSI Banten berharap audiensi ini menjadi jalan pembuka agar terjadi kerja sama yang baik antara pemangku kebijakan dengan guru-guru yang notabene ujung tombak pendidikan.
Hal serupa disampaikan oleh Rahma, Bendahara Umum AGSI. Ia berharap pihak terkait sebelum membuat kebijakan bisa melihat terlebih dahulu kondisi di lapangan.
“Agar apa yang menjadi keputusan bisa berdampak baik bagi kemajuan pendidikan di Indonesia,” tuturnya.
Pada akhirnya, dalam pertemuan yang dilakukan di Rumah Dinas Kapuskurbuk Griya Dewantara ini disepakati tiga poin pokok.
Pertama, masukan dan tuntutan AGSI untuk mengembalikan pelajaran Sejarah (Sejarah Indonesia) dalam kelompok dasar sebagai mata pelajaran wajib yang diajarkan di semua kelas dan di semua jenjang untuk dibawa dalam kajian internal di Puskurbuk dan dijadikan salah satu opsi dalam Draft Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional.
Kedua, adanya jaminan Puskurbuk bahwasannya Draft Rancangan Penyederhanaan Kurikulum dan Asemsen Nasional yang beredar saat ini tidak akan dijadikan keputusan final sebelum dilakukan uji publik.
Ketiga, dalam uji publik, AGSI akan dilibatkan secara aktif dalam pembahasan dan pengkajian draft tersebut. (red)
