CILEGON, biem.co — Untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang ditinggalkan Sari Suryati, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon langsung menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maman Mauludin, menjadi Pejabat (Pj) Sekda.
Hal tersebut diketahui saat Wali Kota Cilegon Edi Ariadi melantik Maman Mauludin, Jumat (9/10/2020), di Aula Setda Kota Cilegon.
Dalam pelantikan tersebut, Maman diminta bersumpah agar bisa menjalankan jabatannya sesuai peraturan atau Undang-undang yang berlaku. Kepada Maman yang merupakan adik kandungnya, Edi mengingatkan soal tanggung jawab yang diembannya di BPKAD untuk mengejar penyelesaian sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.
“Nah, jadi yang belum selesai di RPJMD harus diselesaikan. Yang krusial itu seperti JLU (Jalan Lingkar Utara), Pelabuhan Warnasari dan Sport Center (Stadion). Sementara gedung enam lantai perkiraan November ini sudah selesai,” kata Edi.
Lanjut Edi, selama tiga bulan menjabat Pj Sekda, Maman diharapkan dapat melakukan berbagai inovasi guna melaksanakan capaian capaian visi dan misi daerah, termasuk sigap dan tanggap dengan adanya pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cilegon.
“Nah, untuk Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) juga saya berpesan untuk bersama-sama memberikan dukungan agar Penjabat Sekretaris Daerah dapat melaksanakan seluruh tugasnya sesuai dengan target kinerja,” ucapnya.
Usai pelantikan, Maman menyampaikan, dirinya akan segera meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan seluruh OPD di Pemkot Cilegon agar bisa melaksanakan tugas dengan maksimal.
“Saya kira juga tidak berbeda jauh ya, karena posisi Kepala BPKAD selama ini kan merupakan Wakil Sekda dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Artinya satu jalur dan ditingkatkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, guna melakukan capaian RPJMD yang ditekankan Edi Ariadi, perlu adanya kerjasama tim yang bergerak cepat untuk menuntaskan program kerja yang tersisa.
“Apa lagi, RPJMD akan dihadapkan dengan tahun peralihan. Makanya, program mana yang masih kurang pada realisasinya, itu akan jadi titik pembahasan dalam waktu dekat. Karena itu merupakan PR yang harus diselesaikan,” ujarnya. (Arief)
