KOTA SERANG, biem.co – Sobat biem, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Serang belum lama ini mengeluarkan hasil pengawasan tentang tata kelola kearsipan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Serang.
Dari 10 OPD yang mulai diawasi DPK terkait tata kelola kearsipannya yakni Setda, Sekwan, BKPSDM, BPKAD, Distan, Dinkes, Dindinkbud, DPRKP, DPUPR, dan Bappeda, semuanya mendapatkan nilai D kecuali BPKAD yang mendapatkan nilai C.
Kepala DPK Kota Serang, Wahyu Nurjamil mengatakan, buruknya nilai yang didapatkan oleh OPD tersebut karena mereka abai terhadap kearsipannya sendiri menganggap kearsipan hanya diartikan sebagai tumpukan kertas saja.
“Ini mengindikasikan kearsipan ini tidak tersentuh, tidak populer, dan dianggap hanya tumpukan kertas saja,” ujarnya saat dihubungi via Whatsapp, Kamis (17/9/2020).
Padahal kearsipan menurutnya sangat penting salah satunya agar OPD tidak mengulangi kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.
“Ini penting, misalnya suatu kegiatan itu seharusnya sudah selesai pada tahun ini, kan sudah ada bukti dokumen kearsipannya kalau kegiatan itu sudah selesai. Dan tidak ada pengulangan kegiatan yang sama dan akhirnya tidak membuang anggaran,” terangnya.
Wahyu menuturkan, sepuluh OPD tersebut akan mulai dibinanya agar tata kelola kearsipan dilingkungan kerjanya tertata dengan baik.
“Yang sudah diawasi, nanti tahun ini kita berikan pembinaan, dan kemudian OPD juga harus menganggarkan untuk kearsipan, mulai dari tempat hingga sumber daya manusia (SDM) nya,” jelasnya.
Beberapa OPD lainya yang belum diawasi, tahun depan pihaknya akan melakukan pengawasan agar seluruh OPD dapat mengelola kearsipanya dengan baik
“Tahun ini kita baru bisa melakukan pengawasan pada 10 OPD tersebut, tapi bertahap di tahun berikutnya 10 OPD juga, dan seterusnya sampai semua diawasi soal kearsipannya,” katanya.
Sementara, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Serang, Iwan Sunardi menjelaskan alasan buruknya tata kelola di OPD yang dipimpinya dikarenakan masih menggunakan konsep lama dan banyaknya pegawai baru yang masih belum faham mengenai tata kelola kearsipan yang baik.
“Kita masih menggunakan konsep yang lama, dan juga pejabat baru, makanya mungkin masih belum bagus,” katanya melalui sambungan telepon seluler.
Kedepan pihaknya akan memperbaiki tata kelola kearsipan di DPRKP, dirinya juga berharao agar pemerintah dapat menyediakan ruangan untuk kearsipan.
“Kami prinsipnya komitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan. Sementara untuk gedung mudah-mudahan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) menyediakan untuk persiapan tempat kearsipan yang ideal,” tutupnya. (Ajat)
