biem.co — Hari ini, 75 tahun silam bangsa Indonesia mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang merdeka; bebas dari penjajahan, bebas dari penderitaan. Bebas dari penjajahan artinya bangsa Indonesia memiliki hak penuh untuk menentukan (Right to self-determination) masa kini dan masa depannya sendiri. Bebas dari penderitaan artinya bangsa Indonesia akan segera menikmati kebahagiaan kolektif yang selama beratus tahun direnggutnya oleh kekuasaan kolonial yang anti-kemanusiaan. Independence is happiness, kemerdekaan adalah kebahagiaan, demikian pernah dinyatakan seorang aktivis Amerika, Susan B. Anthony (1820).
Sejatinya, itulah makna paling esensial dari kemerdekaan, khususnya bagi bangsa-bangsa yang pernah hidup dalam cengkraman kolonialisme, dan oleh sebab itu kehilangan kebahagiaan karena, bahkan untuk sekedar menyatakan sikap saja tidak memiliki kesanggupan. Maka, jika refleksi penting dilakukan, muhasabah perlu dilakukan setelah 75 tahun bangsa ini hidup dan menjalani kemerdekaan, refleksi dan muhasabah itu paling relevan dilakukan terhadap dua makna esensial berbangsa dan bernegara itu.
Pertama, sudahkah bangsa ini berdaulat dan mandiri secara politik? Ya cukup secara politik, karena aspek lain seperti ekonomi, sosial, ekologi, budaya dan hankam misalnya hanyalah bagian-bagian dari produk politik, produk kekuasaan. Kedua, sudahkah bangsa ini bahagia? Bahagia dalam pengertian kolektif sebagai bangsa, bahagia yang dirancang dan diwujudkan oleh kekuasaan yang berdaulat itu. Seperti diingatkan oleh para bijak bestari, tujuan akhir setiap negara sendiri sesungguhnya adalah mewujudkan kebahagiaan rakyat; bonum publicum, common good, common wealth (Miriam Budiardjo, 2007).
Dinamika Kedaulatan
Secara literal, daulat artinya kekuasaan, pemerintahan; kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi pemerintahan pada suatu negara yang tidak tunduk pada otoritas lain, baik ke dalam maupun keluar. Orang Barat menyebut kedaulatan dengan istilah sovereignty yang berasal dari bahasa Latin superanus yang artinya teratas. Dalam tradisi demokrasi, kedaulatan ini bersumber dari rakyat yang ditransformasikan melalui mekanisme elektoral.
Dalam dinamika praksisnya baik keluar maupun ke dalam, kedaulatan seringkali mengalami pasang-surut otonomi dan kemandiriannya. Keluar, konstelasi geopolitik global dan dinamika hubungan internasional kerap menyeret suatu negara bangsa yang sudah berdaulat ke dalam arus politik afiliasi multilateral, kawasan atau bahkan afiliasi bilateral yang sedikit-banyak mendegradasi hakikat otonomi dan kemandirian kedaulatannya sebagai negara bangsa yang merdeka. Desain dan arah politik luar negerinya kemudian lebih merefleksikan ketergantungan, terutama aspek ekonomi dan pertahanan keamanan daripada kemandirian. Sampai batas tertentu, bahkan juga aspek ideologis.
Pun demikian halnya ke dalam (domestik). Konstelasi kepolitikan nasional dan kepentingan-kepentingan jangka pendek yang bisa tercermin dari perilaku partai politik atau kelompok-kelompok bisnis dan kepentingan lainnya kerap menyeret negara ke dalam arus pusaran konflik domestik, yang menyebabkan negara seperti kehilangan kedaulatannya sendiri di hadapan otoritas-otoritas kelompok didalam masyarakat. Jargon “negara hadir di tengah rakyat” kemudian menjadi kehilangan makna, terutama ketika negara harus berhadapan dengan kepentingan-kepentingan bisnis, ideologis, premanisme atau lokalitas sentris. Negara, mungkin memang hadir, tetapi kehadirannya tak solutif.
Bonum Publicum
Independence is happiness, kemerdekaan adalah kebahagiaan. Dan tujuan akhir setiap negara sejatinya memang mewujudkan kebahagiaan rakyat (publik), bonum publicum. Founding father kita mengibaratkan kemerdekaan sebagai jembatan emas, titian yang dalam makna optimismenya akan menghubungkan bangsa ini ke era kebahagiaan yang selama beratus tahun sebelumnya direnggut oleh kolonialisme atau oleh persekongkolan penguasa-penguasa lokal yang lalim dengan kaum penjajah.
Lantas bagaimana kemerdekaan bisa menghadirkan kebahagiaan, dan bagaimana negara merdeka dan berdaulat mewujudkan kebahagiaan rakyatnya? Tentu saja kebahagiaan ini harus dimaknai sebagai kebahagiaan kolektif, bukan kebahagiaan individual. Karena kebahagiaan individual bisa diraih oleh siapa pun tanpa perantaraan atau bantuan negara. Sementara kebahagiaan kolektif, meski sudah barang pasti memiliki derajat dan spektrum yang relatif sama, ia hanya bisa dirancang, diusahakan dan diwujudkan oleh negara yang otoritasnya (bahkan mestinya juga : kemampuannya) melampaui otoritas dan kemampuan siapa pun, partai mana pun atau kelompok apa pun.
Baca Juga
Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dirumuskan empat tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia, yang substansi dan ujungnya kelak tidak lain adalah mewujudkan kebahagiaan rakyat. Pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Nah, kebahagiaan sebagai esensi kemerdekaan, bonum publicum sebagai tujuan akhir bernegara, serta empat item derivasi tujuan dibentuknya republik ini adalah terma-terma kolektif yang hanya bisa diwujudkan dengan otoritas negara yang melampaui otoritas siapa pun. Dalam konteks ini negara hadir sepanjang waktu dengan kebijakan politik yang mengarahkan bangsa ini ke masa depan dimana seluruh warga dan tumpah darah negeri ini terlindungi; seluruh rakyat memiliki akses yang setara terhadap kesejahteraan; seluruh warga terdidik dan cerdas; serta sebagai bangsa yang anti-penjajahan dapat turut serta mewujudkan ketertiban dan kebahagiaan umat manusia beralaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dan masa depan itu, bukanlah setahun atau sepuluh atau seratus tahun yang akan datang. Melainkan sesaat setelah tulisan ini tuntas dibaca. Selamat merayakan kemerdekaan, selamat menikmati kedaulatan dan kebahagiaan.
*Penulis adalah Founder Yayasan Podium dan Pesantren Nurul Madany Cipanas Lebak.
