JAKARTA, biem.co – Sobat biem, baru-baru ini jagat pemberitaan nasional diramaikan dengan langkah Erick Thohir yang membongkar posisi komisaris dan direktur BUMN. Banyak yang menyangka Erick Thohir menjabat Menteri BUMN merupakan hadiah balas jasa pada pemilihan presiden.
Saat ini posisi direksi BUMN dari pejabat yang dianggap kinerjanya tidak optimal banyak dirombak, hal ini sebagai upaya menyehatkan BUMN di negeri ini. Karena bukan rahasia umum lagi bahwa posisi komisaris dan direksi di BUMN banyak dijabat orang titipan yang tidak berkualitas. Dalam langkahnya itu Erick Thohir mengaku kerap berkonsultasi dengan kementerian terkait.
Selanjutnya, dalam pemilihan direksi BUMN, Erick Thohir juga mendengar masukan dari pihak swasta.
“Saya mendengar pasar. Kalau membangun ekosistem baik ya harus diterima pasar,” katanya.
Sebelumnya, ia juga sempat berbicara bahwa pencopotan pejabat BUMN dilakukan berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Kemudian tidak semua pejabat BUMN dilengserkan. Dirinya mengaku masih melihat beberapa orang dapat bekerja dengan dirinya.
“Jika ukuran kerja terpilih atau Key Performance Indicator (KPI) yang diberikan tercapai, lanjut Erick, maka para petinggi BUMN itu tidak akan dicopot dari jabatannya,” ucapnya.
Nah berawal dari sepak terjang yang dilakukan Erick Thohir ini, mendapat dukungan dari Pemerhati Ekonomi, Emi Sulyuwati, yang juga mantan aktivis 98 dari unsur Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (KOMRAD).
Ade begitu dia akrab dipanggil mendorong agar penunjukan direksi BUMN mengedepankan prinsip profesionalisme. Prinsip tersebut perlu diperhatikan guna meningkatkan kinerja dan bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan.
“Profesionalisme yaitu memilih direksi harus yang punya visi misi ke depan untuk meningkatkan kinerja BUMN. Artinya, komisaris dan direksi harus mempunyai konsep seperti apa untuk membangun BUMN,” ujar dia dalam siaran persnya yang disampaikan pagi ini (19/6/2020).
Selain itu, sambung Ade, penunjukan direksi BUMN semestinya tidak terkait dengan partai politik atau relawan pendukung apapun sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik tidak menjadi sapi perahan partai dan rekawan pendukung tertentu.
“Selanjutnya ialah integritas. Direksi sudah sepantasnya tidak cacat hukum dan tidak terkait korupsi. Track recornya itu penting diperhatikan,” tandasnya. (**/red)
