KOTA CILEGON, biem.co — Sobat biem, setelah melakukan aksi gruduk Kantor Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon Selasa (2/6/2020) kemarin, massa ibu-ibu kembali melakukan aksi serupa di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon untuk meminta kejelasan terkait bantuan sosial tunai (BST) Covid-19.
Aksi tersebut terbilang lebih besar dari sebelumnya. Sebab, massa mengaku tidak puas dengan jawaban yang didapatkan dari petugas terkait.
“Dalam mediasi di Kelurahan Samangraya, pihak kelurahan kembali meminta data fotokopi KK dari warga kurang mampu yang belum mendapat bansos, namun mengembalikan data tersebut kepada warga dengan alasan Dinsos Cilegon tidak menerimanya,” kata sang koordinator, Yuli, di sela-sela aksi, Kamis (4/6/2020).
Yuli dan massa serentak memohon kepada pihak kelurahan untuk mengalihkan dana bansos Rp600 ribu yang diberikan kepada warga mampu ke warga kurang mampu. Sayangnya, hal itu lagi-lagi mendapat penolakan.
“Jawabannya enggak bisa, ada permainan apa ini antara RW dan kelurahan? Penasaran saya, makanya kita demo Dinsos,” ucapnya.
Nah, selain mengaku demo kali ini lebih banyak diikuti masyarakat, Yuli juga menuding pihak RW sudah melakukan pengancaman.
“Demo di Dinsos ini nambah lagi warga yang enggak dapat bantuan yang enggak ikut demo di kelurahan. Apalagi RW ngancam warga kita yang ikut demo kemarin. Dan tadi ada juga ibu-ibu dari kelurahan lain ikut demo,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, jajaran pegawai Dinsos Kota Cilegon yang dipimpin langsung Kepala Dinsos Cilegon, Ahmad Jubaedi, akhirnya menemui massa aksi di Taman Kota, Kecamatan Jombang, yang berada tepat di sebrang jalan Kantor Dinsos Cilegon.
Dalam kesempatan tersebut Jubaedi mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi data agar masyarakat yang tidak berhak tidak kembali mendapatkan bantuan.
“Khususnya BST yang dipertanyakan warga. Tadi juga kita tugaskan UPT data, terima saja, cek KTP dan datanya kita cek dalam data base kita. Siapa tahu datanya ada di kita, cuma persoalannya kan ini bertahap,” kata Jubaedi.
Selain itu, pihaknya juga berjanji akan berkoordinasi dengan tim dari PT. Pos Indonesia sebagai juru bayar dari Kemensos.
“Kemarin kita lakukan pembagian, dari sekitar 16 ribu, 91 persen sudah terserap sebelum Lebaran. Untuk tahap kedua kita juga evaluasi, karena tadi didapatkan masukan dari teman-teman di bawah,” jelasnya.
“Kasi Kesos juga bilang bahwa yang dapat itu ada di antaranya yang tidak berhak, ada yang PNS dan sebagainya. Kita buat berita acara dan kita sampaikan agar tidak diberikan dan dialokasikan kepada warga yang berhak,” sambung Jubaedi.
Yuk, kita bantu kawal agar janji yang dilontarkan tak hanya sekadar ucapan. (arief/red)
