KOTA SERANG, biem.co – Kondisi pengembangan pariwisata di Banten dianggap dalam masa krisis pasca ditetapkannya status Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19 oleh pemerintah. Hal itu disampaikan Ketua Umum Badan Keselamatan Pariwisata (Balawisata) Banten, Ade Ervin, Selasa (28/4/2020).
“Sudah jatuh dan tertimpa tangga, saat mau berdiri terjerembab ke jurang pula,” ungkap Ervin.
Ervin mengatakan, dampak pandemic Covid-19 di Indonesia telah menyasar hampir seluruh lapisan masyarakat, sehingga kebijakan skala prioritas yang diambil pemerintah dianggap sangat wajar. Meski akhirnya melanda ekonomi warga.
“Ketika kita berbicara Banten, jika dipetakan sebetulnya kita semua bisa melihat, sektor paling terdampak berat adalah sektor pariwisata, lalu sektor industri, sektor perdagangan, sektor pekerjaan umum seperti jasa dan angkutan, dan yang paling relatif aman adalah sektor pertanian dan perikanan,” terangnya.
Menurut Ervin, Covid-19 menjadi puncak cobaan bagi para pelaku wisata Banten. Mulai dari pengusaha perhotelan, wisata umum, travel, tour guide dan para pekerjanya, dimana aktivitas pariwisata hampir seluruhnya terhenti.
“Dan selama lebih dari satu bulan mereka mencoba bertahan dan berharap bantuan pemerintah pusat, akhirnya dua hari lalu saya mewakili mereka mencoba berkoordinasi kepada beberapa relasi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini didasari pada situasi dimana para pelaku wisata melihat beberapa daerah seperti Provinsi Bali, Jogja, dan Jabar sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian Pariwisata. Pertanyaan sederhana dari mereka adalah kenapa pelaku wisata Banten tidak?” tegas Ervin.
Ervin melaporkan, hingga saat ini nyatanya belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Banten sendiri terkait permohonan bantuan kepada Kementerian Pariwisata. Oleh karena itu, dirinya berharap Pemprov Banten melalui Dinas Pariwisata untuk segera menindaklanjuti hal itu demi terjaganya pariwisata di Banten.
Ervin pun meminta pemerintah untuk segera membentuk Pusat Krisis Pariwisata Provinsi Banten.
“Hal ini berguna bagi pemerintah provinsi di kala kondisi kepariwisataan terpuruk. Melalui Pusat Krisis Pariwisata inilah dapat dilaksakanan kontijensi kedaruratan pariwisata,” pungkasnya. (hh)
