PANDEGLANG, biem.co – Sebanyak 48 kabupaten dan kota melakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Banten, yaitu Pandeglang menjadi salah satu Kabupaten yang ikut menandatangani komitmen membangun MPP dalam meningkatkan pelayanan publik.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, dengan adanya MPP tentu akan mempermudah dan mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Kita mengharapkan pelayanan itu mudah, murah dan cepat tidak berbelit,” katanya.
Irna menuturkan, dalam MPP Pandeglang akan ada 21 Counter Layanan dan 198 Layanan yang tersedia. Adapun untuk instansi yang terlibat yakni OPD Pandeglang, Provinsi Banten, serta 13 Kementerian dan Lembaga.
“OPD yang akan memberikan pelayanan DPMPTSP, Dinkes, Disduk Capil, BP2D, Dinsos, Disnaker, PU, LH dan Dishub, DPMPTS Prov Banten, Taspen, PDAM, PLN, BPN, Kejaksaan, BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, Imigrasi, Polres, KPP Pratama, Depag, Bjb, dan BRI, Galeri UMKM, Kantin, Balai Nikah, Instalasi Air Siap Minum,” ungkapnya. (adv)
