biem.co – Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) Anwar Usman menyebut hukum tidak selalu berarti adil karena di dalam hukum sendiri terkadang mengandung kedzaliman.
Hal itu dikatakannya saat mejadi pembicara dalam kuliah umum ‘Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’ yang digelar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima, Nusa Tenggara Barat.
“Hukum tidak selalu berarti adil. Dalam Pasal 24 UUD 1945 disebutkan menegakkan hukum dan keadilan. Hukum ditegakkan karena kita adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 UUD 1945,” katanya.
Lebih lanjut Anwar menuturkan, Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Hal ini menunjukkan kekuasaan berada di tangan rakyat, namun dibatasi oleh hukum.
“Jikalau demokrasi tidak dibatasi oleh hukum, maka akan memunculkan pemerintahan yang otoriter,” jelasnya.
Menurut Anwar, untuk mencegah munculnya pemerintahan otoriter tersebut, maka lahirlah Mahkamah Konstitusi.
“MK bisa dibilang tempat mengadu. Jadi jika ada warga negara yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar, maka ajukan surat permohonan ke kami. Siapapun bisa mengajukan permohonan tersebut, Adik mahasiswa juga bisa seperti beberapa mahasiswa yang menguji UU KPK,” tandasnya. (Eys)
