KOTA SERANG, biem.co — Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi diantaranya Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Serang, HMI MPO dan SWOT Kota Serang dan API Kartini Kota Serang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot), Senin (16/12/2019).
Mereka menuding program BPJS kesehatan dan kesejahteraan gagal. Maka dari itu massa aksi menawarkan solusi program Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkesrata).
Salah satu massa aksi dari LMND Banten Samsul Ma’arif mengatakan BPJS harus segera dibubarkan karena gagal menangani kesehatan dan kesejahteraan warga.
“Sampai saat ini sistemnya masih asuransi bukan jaminan sosial,” terangnya.
Ia juga mengatakan sebelum dibubarkan BPJS Kesehatan harus dilakukan audit secara menyeluruh. Kemudian wujudkan Jamkesrata yang menjamin seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, dengan standar layanan yang layak.
“Jamkesrata merupakan bagian dari upaya negara, untuk memberikan jaminan kesehatan yang promotif, preventif, dan rehabilitatif. Oleh karena itu, harus dilaksanakan secara langsung oleh negara melalui Kementerian Kesehatan,” katanya.
Dalam teknisnya, negara mengalokasikan Rp10.000 per warga negara setiap bulannya untuk 270 juta warganya. Dengan skema ini negara mencadangkan Rp32,4 triliun setiap tahun. Angka tersebut jauh lebih kecil dengan subsidi pemerintah untuk 96,8 juta PBI dari APBN ditambah Rp37,1 juta PBI dari APBD.
“Apabila alokasi dinaikkan menjadi Rp20.000 per warga jadi total Rp64,8 triliun. Pemerintah tetap dapat menghemat anggaran dalam jumlah yang besar,” tegasnya.
Untuk hal ini pemerintah daerah juga, kata Samsul, dapat berpartisipasi dalam Jamkesrata melalui alokasi APBD. Namun tidak membatasi rakyat untuk berobat di manapun dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu data atau nomor kepesertaannya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
Seperti diketahui setelah setengah jam berorasi, massa aksi diterima oleh Pemkot Serang dan beraudiensi dengan Sekretaris Daerah Kota Serang, Tb. Urip Henus Surawardhana.
Tb. Urip Henus Surawardhana mengatakan dirinya tidak bisa memutuskan atas tuntutan mahasiswa. Namun, pihaknya harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan Walikota maupun Wakil Walikota Serang.
“Kami akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan pimpinan, nanti apa arahan dari pimpinan baru kami lakukan hal itu,” tandasnya. (iy)
