biem.co – Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi, Nadiem Makarim mengumumkan program pengganti Ujian Nasional (UN) yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Menurut rencana, program tersebut akan mulai dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang.
Lantas apa sebenarnya Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter? Bagaimana formatnya nanti? Simak ulasannya berikut ini.
Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum.
“Materinya yang bagian kognitifnya hanya dua. Satu adalah literasi dan yang kedua adalah numerasi,” kata Nadiem di salah satu hotel di Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Lebih lanjut, Nadiem menjelaskan ‘literasi’ bukan sekadar kemampuan membaca, tapi juga kemampuan menganalisis suatu bacaan serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut.
Baca Juga
Sedangkan ‘numerasi’ adalah kemampuan menganalisis menggunakan angka. Dia menekankan ‘literasi’ dan ‘numerasi’ bukan mata pelajaran bahasa atau matematika, melainkan kemampuan murid-murid menggunakan konsep itu untuk menganalisis sebuah materi.
“Ini adalah 2 hal yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi yang dilakukan mulai dari tahun 2021. Bukan berdasarkan mata pelajaran lagi. Bukan berdasarkan penguasaan konten materi,” ungkapnya.
Sementara itu mengenai survei karakter, Nadiem menuturkan hal dilakukan karena selama ini pemerintah hanya memiliki data kognitif dari para siswa tapi tidak mengetahui kondisi ekosistem di sekolah para siswa.
“Kita tidak mengetahui apakah asas-asas Pancasila itu benar-benar dirasakan oleh siswa se-Indonesia. Kita akan menanyakan survei-survei untuk mengetahui ekosistem sekolahnya. Bagaimana implementasi gotong royong. Apakah level toleransinya sehat dan baik di sekolah itu? Apakah well being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan? Apakah ada bullying yang terjadi kepada siswa-siswi di sekolah itu?” tuturnya.
Survei tersebut, lanjut Nadiem, akan menjadi panduan untuk sekolah dan pemerintah serta diharapkan jadi tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik bagi sekolah dalam melakukan perubahan.
“Survei ini akan menjadi tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik, memberikan feedback pada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan menciptakan siswa-siswi yang lebih bahagia dan juga lebih kuat asas-asas Pancasilanya di dalam lingkungan sekolahnya,” tandasnya. (Eys)
