biem.co — Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menggelar kegiatan The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2019) di Nusa Dua Bali, Senin (4/11/2019).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh delapan hakim konstitusi Republik Indonesia, Jaksa Agung ST Burhanudin, Gubernur Bali I Wayan Koster serta delegasi dari 39 negara sahabat.
Dalam sambutannya, Ketua MK Anwar Usman menyampaikan tujuan diselenggarakannya Simposium Internasional itu adalah sebagai bentuk dan wujud komitmen Indonesia di mata dunia Internasional dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia, penegakkan prinsip-prinsip demokrasi, dan pelaksanaan rule of law.
“Simposium internasional ini, dapat digunakan sebagai forum untuk bertukar pandangan dan pengalaman, khususnya bagi lembaga peradilan, dalam memberikan perlindungan terhadap hak sosial ekonomi warga negara, dari berbagai perspektif negara-negara yang berbeda,” katanya dikutip dari laman mkri.id.
Lebih lanjut, Anwar menjelaskan, tema tentang keadilan sosial dan perlindungan hak ekonomi selalu menarik untuk dibahas. Karena dalam konsep ilmu negara, salah satu tujuan dibentuknya suatu negara adalah memberikan perlindungan hak ekonomi dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya, agar tercipta negara yang sejahtera.
“Dalam konteks hukum internasional, perlindungan hak ekonomi merupakan bagian dari Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,” tambah Anwar.
Anwar mengungkapkan, dahulu banyak orang berkesimpulan bahwa memberikan perlindungan hak ekonomi dan keadilan sosial, merupakan tanggung jawab pemerintah semata.
“Untuk saat ini, pemikiran tentang hal tersebut telah berubah. Perlindungan hak ekonomi, tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab lembaga peradilan,” pungkas Anwar. (Eys)
