KOTA SERANG, biem.co — Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin yang baru saja dilantik dua pekan lalu diminta terus memperkuat pemberantasan paham ekstrem yang kerap muncul dari generasi muda, terlebih mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi.
Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dedi Sunardi, ikut memberikan tanggapan terkait masih ditemukannya radikalisme agama di Indonesia, terutama di Provinsi Banten.
Pemerintah, kata Dedi, sudah sangat tepat memasukkan radikalisme menjadi salah satu masalah yang harus segera diselesaikan oleh sejumlah kementerian.
“Ada 4 jenderal yang masuk Kabinet Indonesia Maju, semuanya punya program tersebut. Radikalisasi itu sudah pada tingat yang tinggi. Ada banyak fakta orang menjadi radikal,” kata dosen yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UIN Banten saat mengisi kegiatan Silaturahmi Pemuda di Kota Serang, Senin (28/10/2019).
Ia menegaskan, bahaya laten radikalisme, diantaranya mampu merusak kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Untuk itu, menurutnya hal itu menjadi pekerjaan rumah yang harus selalu diingat oleh pemerintahan baru.
“Persoalannya adalah jika anak muda kita terdoktrin oleh kelompok radikalis, maka yang benar itu adalah pemberantasan dan pencegahan radikalisme di semua lini dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh ormas,” ujarnya.
Ia mengatakan, perlawanan dan pencegahan radikalisme oleh ormas rentan memunculkan konflik di masyarakat. Selain itu, untuk memulai meluruskan pemahaman pemuda terhadap radikalisme, maka harus ada pembangunan karakter kepada anak bangsa.
“Namun harus ada pembeda antara pembentukan karakter SDM dengan karakter SDM yang disiapkan untuk kebutuhan publik,” ucapnya.
Selanjutnya, peran pemuda dan mahasiswa untuk kembali menggaungkan bahaya radikalisme di semua lini menjadi harapan bersama bangsa Indonesia.
“Tentu tujuan tersebut semata agar Indonesia agar bisa kondusif, maju dan berkembang,” pungkasnya. (*/juanda)
