KOTA SERANG, biem.co – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Perempuan Indonesia (Seruni) menggelar aksi Kampanye Global Peringatan Hari Kerja dan Pangan Sedunia yang berlangsung di depan gerbang Untirta.
Agenda kampanye ini sudah dilakukan sejak 1 Oktober lalu dan aksinya tidak hanya dilakukan di Banten saja.
Ketua Komite Persiapan Ranting Serikat Perempuan Indonesia Untirta, Kiki Toga Torop mengatakan, tujuan dari aksi ini yaitu untuk memperingati hari kerja dan pangan.
“Sebetulnya peringatan hari kerja dan pangan ini adalah hasil dari gerakan rakyat yang ada di dunia untuk menentang kebijakan PBB yang mengadakan peringatan Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober, namun sebetulnya pada hari ini seharusnya Hari Kerja dan Pangan, karena yang dikatakan PBB ini adalah negara di dunia hari ini sudah berdaulat atas semangat, tapi setelah kita lihat kebelakang, sebanyak 820 juta masyarakat dunia hari ini masih terjerat kemiskinan dan kelaparan,”tegasnya.
Menurut pantauan biem.co, Seruni Untirta menuntut kepada pemerintah agar pertama memadamkan api dan selamatkan korban asap, memberikan perawatan gratis dan layak, serta membangun pusat rehabilitasi penanganan korban asap. Kedua, cabut segera hak guna usaha pemilik pembakar lahan serta tangkap dan adili. Ketiga hentikan ijin HGU baru bagi perkebunan besar. Keempat batalkan segera RUU pertanahan, RUU ketenagakerjaan, RKUHP dan UU KPK tanpa syarat. Kelima hentikan represifitas dan penangkapan yang dilakukan negara terhadap rakyat.
Selain itu pihaknya meminta agar pemerintah menghentikan monopoli tanah input dan output pertanian, juga turunkan harga kebutuhan pokok serta membatalkan kenaikan iuran BPJS.
Diketahui, selain menuntut beberapa poin, Seruni Untirta juga tidak percaya pada rezim pemerintahan Jokowi – JK karena dianggap tidak serius menanggapi permasalahan di Indonesia, seperti kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, kekerasan di Papua, serta UUD baru yang tidak pro rakyat.
“Kenapa kita tidak percaya pada rezim Jokowi – JK, karena betul-betul tidak serius menangani kebakaran hutan, padahal kita tahu dan sudah jelas 80% kebakaran hutan disebabkan korporasi besar yang kita tahu ijin penggunaannya itu diberikan oleh pemerintah yang dikepalai oleh presiden, tapi hari ini Jokowi tidak menindaklanjuti penyebab utama, malah menyalahkan petani kecil,” tegasnya.
Massa berharap kepada pemerintah menghentikan kriminalisasi kepada petani kecil dan menyelesaikan problema yang masih ada di pedesaan, serta mencabut UUD yang tidak memajukan masyarakat. Jika aspirasi hari ini tidak direspon, pihaknya akan terus berkampanye sampai pada pelantikan Presiden. (Juanda)
