JAKARTA, biem.co — Pemberian gelar ‘Putera Reformasi’ oleh Rektor Universitas Trisakti Prof Dr Ali Ghufron Mukti kepada Jokowi dinilai Kelompok Studi Trisakti (KST) masih terlalu dini dan sarat akan muatan politik.
Selain terlalu dini dan adanya unsur muatan politik, Ketua KST Eric Armansyah menyebutkan bahwa pemberian gelar tersebut berpotensi menggerus esensi nilai-nilai dan tujuan reformasi 1998.
Menurut Eric, Trisakti sebagai universitas memiliki tanggung jawab untuk mempertanyakan negara bagaimana menyelesaikan hutang reformasi, terutama terkait penuntasan kasus tragedi 98.
“Masih perlu waktu dan tahapan panjang bagi Jokowi untuk menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam mewujudkan nilai-nilai dan tujuan reformasi 1998,” jelas Eric, dalam keterangan yang diterima biem.co, Senin (23/9/2019).
Sementara itu, Sekjen KST Arief Rasyad sangat menyayangkan dan menyesalkan adanya pihak-pihak yang memaksakan pengusulan gelar ‘Putera Reformasi’, karena terkesan sarat kepentingan pribadi dan kelompok tertentu yang berpotensi merusak nilai-nilai dan tujuan reformasi 1998.
Arief mengimbau kepada setiap komponen dan elemen gerakan reformasi 1998, khususnya di Universitas Trisakti untuk menahan diri dan fokus menjalankan kegiatan akademik yang berkualitas.
“Untuk menularkan semangat gerakan reformasi 1998 kepada mahasiswa Universitas Trisakti serta memperjuangkan gerakan reformasi 1998 tanpa pamrih,” pungkasnya. (Iqbal/red)
